Pramono Anung Pasrah Rencana Obligasi DKI Dijegal Pusat: Takutnya...

Selasa, 17 November 2026 | 16:40 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan jajarannya mempercepat penanganan titik rawan banjir sebelum musim hujan tiba pada Desember 2026. [Suara.com/Adiyoga]
BACA 10 DETIK
  • Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima keputusan pemerintah pusat menolak rencana penerbitan obligasi daerah pada 17 November 2026.
  • Mendagri Tito Karnavian menyatakan penolakan tersebut bertujuan mencegah beban utang jangka panjang dan menghindari aksi ikut-ikutan daerah lain.
  • Pemerintah pusat menyarankan Pemprov DKI menggunakan fasilitas pinjaman PT SMI dengan skema pembayaran lewat pemotongan Dana Bagi Hasil.

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyatakan sikap legawa dan memahami pertimbangan pemerintah pusat yang tidak memberikan lampu hijau atas rencana penerbitan obligasi daerah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Ditemui di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (17/11/2026), Pramono menuturkan bahwa penolakan tersebut masuk akal guna mencegah timbulnya efek domino di tingkat nasional. Jika Jakarta diizinkan menerbitkan surat utang daerah, dikhawatirkan pemerintah daerah lainnya akan berbondong-bondong mengajukan langkah serupa tanpa kesiapan fiskal yang memadai.

“Terus terang saya juga bisa memahami ketika obligasi tidak mendapatkan persetujuan. Karena takutnya kalau obligasi ini kan semua daerah akan minta dan ikut serta,” jelas Pramono.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengonfirmasi bahwa jajaran pemerintah pusat telah mengkaji secara mendalam usulan penerbitan obligasi daerah tersebut.

Terdapat dua pertimbangan krusial di balik keputusan penolakan itu: menjaga agar instrumen obligasi tidak mewariskan beban utang jangka panjang bagi estafet pemerintahan berikutnya, serta mengantisipasi aksi ikut-ikutan dari wilayah lain.

Tito menegaskan bahwa meskipun Jakarta memiliki kemampuan finansial dan kapasitas bayar yang kuat, pemerintah pusat memegang data menyeluruh mengenai banyaknya daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah yang justru berisiko gagal bayar jika memaksakan penerbitan surat utang.

“Meskipun kalau untuk Jakarta mungkin memiliki kemampuan membayar, tapi kan daerah-daerah lain nanti kalau ngikut yang nggak punya kemampuan bayar—kami kan punya data lengkap daerah-daerah yang PAD-nya rendah. Dia kalau seandainya mengeluarkan obligasi terus bayarnya gimana?” ungkap Tito.

Solusi Pinjaman PT SMI dan Skema Pemotongan DBH

Sebagai jalan keluar untuk tetap menopang pembiayaan pembangunan ibu kota, Tito menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta beralih memanfaatkan fasilitas pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), selaras dengan arahan dari Menteri Keuangan.

Untuk mekanisme pelunasannya, pemerintah pusat mengusulkan skema pembayaran langsung melalui pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang memang menjadi hak pemerintah provinsi dari pemerintah pusat.

“Dan nanti salah satu teknis cara bayar yang diusulkan oleh Menteri Keuangan dengan cara membayarnya melalui pemotongan DBH. Kan ada DBH yang belum dibayarkan dari Kementerian Keuangan kepada DKI,” papar Tito.

Menurut Tito, skema pembiayaan melalui PT SMI jauh lebih terukur dan dinilai tidak akan membebani kepala daerah maupun pemerintahan periode selanjutnya. Di sisi lain, ia mengapresiasi berbagai rencana proyek strategis yang digagas Pemprov DKI Jakarta—khususnya di sektor pembangunan infrastruktur—karena dinilai membawa dampak positif secara langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen mempercepat penerbitan surat rekomendasi sebagai syarat administratif utama bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengajukan fasilitas pinjaman ke PT SMI.

“Kami Kemendagri diminta pendapat oleh beliau (Pramono), kita akan menyampaikan prinsip setuju karena salah satu persyaratan untuk PT SMI memberikan pinjaman adalah rekomendasi dari Kemendagri. Kami prinsip, setelah saya mendengar paparan beliau, kami akan mengeluarkan rekomendasi itu segera,” pungkas Tito.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com