Suara.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak melalui peningkatan respons penanganan kasus kekerasan seksual dan perundungan (bullying).
Rekomendasi tersebut menjadi salah satu catatan Komisi E di pendalaman Rancangan APBD tahun anggaran 2027 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (16/11/2026).
Dalam laporannya, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki meminta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) memastikan operasional Unit Reaksi Cepat UPT PPA berjalan penuh selama 24 jam dan proaktif menjangkau korban.
“Penanganan kasus kekerasan seksual dan perundungan harus dikawal secara utuh, mulai dari deteksi awal, pendampingan pelaporan hingga pemulihan fisik dan psikis korban,” ujar Subki.
Selain penguatan layanan penanganan, Komisi E juga meminta Dinas PPAPP bersama Dinas Pendidikan menyosialisasikan mekanisme pelaporan kasus kekerasan dan perundungan di sekolah kepada orang tua.
“Langkah ini diperlukan agar masyarakat mengetahui mekanisme pelaporan dan setiap kasus mendapatkan penanganan yang semestinya,” terangnya.
Komisi E juga mendorong reaktivasi program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat menjadi Perlindungan Anak dan Perempuan Terpadu Berbasis Masyarakat (PATPBM) di 267 kelurahan.
Subki menegaskan, penguatan perlindungan berbasis masyarakat tidak perlu dilakukan dengan membentuk struktur atau gugus tugas baru yang berpotensi tumpang tindih. Sebaliknya, Pemprov DKI diminta mengoptimalkan kelembagaan dan kader yang telah tersedia.
“Pembentukan tim tidak perlu membuat struktur atau gugus tugas baru. Kita bisa mengoptimalkan kader dan kelembagaan yang sudah ada, seperti Dasawisma, PKK, LMK, FKDM, Karang Taruna, dan pengelola RPTRA,” tegasnya.***