- APLSI meminta pemerintah memprioritaskan pasokan domestik sebelum menandatangani pembaruan nota kesepahaman ASEAN Power Grid di Manila pada November 2026.
- Kementerian ESDM memproyeksikan kebutuhan investasi sebesar Rp600 triliun dari pemerintah dan swasta untuk mendanai proyek interkoneksi regional tersebut.
- Pemerintah menargetkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kms dalam sepuluh tahun melalui RUPTL guna integrasi listrik Asia Tenggara.
Suara.com - Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) meminta pemerintah harus pastikan kebutuhan listrik dalam negeri sebelum jalankan kesepakatan ASEAN Power Grid (APG).
Pengembangan ASEAN Power Grid pun diminta berjalan secara bertahap dengan menyesuaikan kesiapan sistem kelistrikan di dalam negeri.
"APLSI pada prinsipnya mendukung ASEAN Power Grid sepanjang memberikan nilai tambah nyata bagi Indonesia serta memperkuat iklim investasi ketenagalistrikan yang sehat dan berkelanjutan," ujar Ketua Eksekutif Sekretariat APLSI, Anugraha Dezmercoledi saat dihubungi Suara.com, Selasa (17/11/2026).
Selain kepastian pasokan listrik dalam negeri, Anugraha juga menekankan ASEAN Power Grid pelaksanaannya harus didasarkan pada kelayakan komersial yang terukur, dengan mempertimbangkan kebutuhan investasi, biaya transmisi, risiko proyek, dan tingkat pengembalian yang wajar.
"Inisiatif ini berpotensi mendorong investasi pada pembangkit, jaringan transmisi, dan perdagangan listrik lintas negara," katanya.
Anugraha juga mengingatkan, sebelum ASEAN Power Grid berjalan, harus ada kepastian regulasi dan pembagian risiko yang proporsional.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia memastikan akan meneken pembaruan nota kesepahaman ASEAN Power Grid dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, pada 15–17 November 2026. Kesepakatan tersebut mengatur skema perdagangan listrik lintas batas antarnegara anggota ASEAN.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kerja sama regional ini harus berjalan dengan prinsip saling menguntungkan, yang sebelumnya menjadi pertimbangan Indonesia sebelum memutuskan bergabung.
"Kerja sama ini harus berdiri di atas prinsip saling menguntungkan dan tetap menghormati regulasi serta kepentingan nasional setiap negara," ujar Bahlil dalam keterangannya.
Dari sisi pendanaan, Kementerian ESDM memproyeksikan Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp600 triliun untuk mendukung proyek interkoneksi tersebut.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung pada Oktober 2025 lalu menjelaskan bahwa pendanaan itu tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, tetapi juga membuka ruang bagi partisipasi sektor swasta.
"Kebutuhan investasi kita sudah petakan, total investasi yang dibutuhkan sekitar 600 triliun rupiah. Itu tentu bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga bagaimana kita mendorong swasta untuk bisa berinvestasi juga di national grid dan bagaimana integrasi antar-ASEAN," kata Yuliot saat itu.
Untuk menopang infrastruktur interkoneksi tersebut, pemerintah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) menargetkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit (kms) dalam sepuluh tahun ke depan. Jaringan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan transmisi nasional sekaligus integrasi listrik ke kawasan Asia Tenggara.