Ada WUP di Perairan Ujung Kulon saat Wacana Pindahkan Badak, Pemerintah Sedang Menyelamatkan Apa?

Selasa, 17 November 2026 | 16:57 WIB
Ilustrasi Badak Jawa [Pexels]
BACA 10 DETIK
  • Anggota DPD RI Hilmy Muhammad mengkritisi wacana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon pada 17 November 2026.
  • Perairan sekitar Ujung Kulon justru ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Februari 2026.
  • Pemerintah didesak menjelaskan transparansi kebijakan konservasi agar tidak tumpang tindih dengan kepentingan pertambangan laut.

Suara.com - Anggota DPD RI, Hilmy Muhammad mengkritisi wacana pemindahan sebagian badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi.

Pemerintah menyebut ancaman bencana sebagai salah satu alasan pemindahan. Namun di sisi lain ternyata perairan sekitar Ujung Kulon justru masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

"Ini kebijakan yang harus dijelaskan. Pemerintah menyatakan Ujung Kulon menghadapi ancaman tsunami sehingga sebagian badaknya perlu dipindahkan. Tetapi, mengapa perairan di sekitar habitatnya justru masuk wilayah usaha pertambangan?" kata Hilmy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2026).

Penetapan WUP tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang ditetapkan pada 12 Februari 2026.

Kawasan Perairan Taman Nasional Ujung Kulon. [Dokumentasi Kehutanan.go.id].

Hilmy mengatakan status WUP memang tidak otomatis berarti izin penambangan. Namun pemerintah tetap harus membuka dasar, lokasi, koordinat, serta potensi konsekuensinya terhadap kawasan konservasi.

"Jangan berlindung di balik penjelasan bahwa WUP belum merupakan izin tambang. Justru sejak penetapan wilayahnya, pemerintah harus memastikan tidak ada tumpang tindih dengan kawasan konservasi," ujarnya.

Ujung Kulon sendiri memiliki luas 105.694,46 hektare, terdiri atas 61.357,46 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan. Hilmy meminta Kementerian ESDM mencocokkan koordinat WUP dengan batas kawasan serta zonasi Taman Nasional Ujung Kulon untuk memastikan tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang.

Ia turut mengaitkan persoalan tersebut dengan aturan perlindungan kawasan konservasi laut.

Menurutnya, PP Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 113 ayat (5) mengatur bahwa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi laut tidak diberikan untuk kegiatan pertambangan terbuka, baik di dalam maupun di luar zona inti.

"Kalau wilayah WUP tersebut bersinggungan dengan kawasan konservasi laut, bagaimana pemerintah menjamin tidak ada pelanggaran? Kita harus memeriksa peta koordinatnya," ucapnya.

"Ujung Kulon bukan sekadar tempat hidup badak. Ini satu kesatuan ekosistem darat dan laut. Kalau badaknya diselamatkan tetapi ekosistemnya dibuka untuk kepentingan eksploitasi, apa arti kebijakan konservasi itu?" tambahnya.

Urgensi pemindahan badak Jawa yang sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam forum COP31 di Antalya, Turki turut disorot.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan pada September 2025, populasi badak Jawa diperkirakan 87-100 individu dan seluruhnya masih berada di Taman Nasional Ujung Kulon.

Menurut Hilmy, ancaman tsunami semestinya tidak langsung menjadi dasar pemindahan satwa tanpa menguji terlebih dahulu berbagai langkah mitigasi di habitat aslinya. Ia bahkan menilai karakter satwa perlu dipertimbangkan.

"Bagi kami, kekhawatiran tentang tsunami melanda kawasan hutan tersebut sungguh menggelikan, dan tidak ada urgensinya sama sekali," tegasnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com