Suahasil Mau Belanjakan Rp 945,2 T di Akhir Tahun, APBN Masih Sanggup?

Rabu, 18 November 2026 | 06:30 WIB
Menteri Keuangan Suahasil Nazara. [Dok. Kemenkeu]
BACA 10 DETIK
  • Pemerintah akan menghabiskan anggaran belanja negara sebesar Rp945,2 triliun pada akhir tahun 2026.
  • Realisasi belanja negara hingga Oktober 2026 telah mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari target APBN.
  • Ekonom CELIOS memperingatkan potensi defisit anggaran dan menyarankan penghematan serta evaluasi target belanja pemerintah.

Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa Pemerintah akan menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 945,2 triliun untuk Belanja Negara di akhir tahun 2026.

"Untuk belanja negara selama bulan November dan Desember ini akan dibelanjakan Rp 945,2 triliun," kata Menkeu Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, pekan lalu.

Namun Suahasil mewanti-wanti Kementerian Lembaga (K/L) maupun Pemerintah Daerah agar menggunakan anggaran tersebut untuk belanja prioritas. Ia meminta mereka agar pengeluaran dipercepat sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

Bendahara Negara juga meminta K/L maupun Pemda untuk tetap menjaga efisiensi. Ia berharap anggaran tersebut bisa digunakan dengan baik.

"Bukan berarti Rp 945 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja. Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik belanjanya cepat namun efisiensinya juga tetap tetap muncul," pinta Suahasil.

Sementara itu Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Sudarto mengharapkan K/L bisa merealisasikan belanja prioritas Pemerintah namun tetap memperhatikan tata kelola dan efisiensi. Ia menyebut belanja Rp 945 triliun ini akan direalisasikan dalam bentuk subsidi, bantuan Pemerintah, dan maupun paket stimulus ekonomi. 

"Terlebih di akhir tahun ini di akhir triwulan III itu banyak sekali stimulus ekonomi yang diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat," katanya di sesi terpisah.

Rincian Pendapatan dan Belanja Negara

Hingga akhir Oktober 2026, Menkeu Suahasil menerangkan kalau realisasi Belanja Negara sudah mencapai Rp 2.997,2 triliun, atau setara 78 persen dari target APBN sebesar Rp 3.842,7 triliun. 

Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2025, Belanja Negara per 31 Oktober ini  mencatatkan pertumbuhan 15,6 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Dalam paparan Suahasil, Belanja Negara ini mencakup Belanja Pemerintah Pusat Rp 2.343,6 triliun atau 74,4 persen dari target dan tumbuh 24,7 persen yoy per 31 Oktober 2026.

Kategori ini terdiri dari Belanja Kementerian Lembaga (K/L) Rp 1.239,1 triliun (82 persen dari target, pertumbuhan 28,9 persen yoy) serta Belanja non K/L Rp 1.104,5 triliun (67,4 persen dari target, pertumbuhan 20,3 persen yoy).

Belanja Negara juga meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 653,6 triliun atau setara 94,3 persen dari target APBN dengan pertumbuhan tahunan minus 8,4 persen yoy.

Sementara itu, realisasi Pendapatan Negara tercatat Rp 2.618 triliun atau 83 persen dari target (outlook) APBN sebesar Rp 3.153,6 triliun . Angka ini tumbuh 23,9 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Jika dibedah, Pendapatan Negara itu mencakup Penerimaan Perpajakan Rp 2.064 triliun atau setara 76,7 persen dari target APBN dan pertumbuhan tahunan 20,8 persen. 

Ini terdiri dari Penerimaan Pajak Rp 1.796,8 triliun (76,2 persen dari target, pertumbuhan 23,2 persen yoy) serta Kepabeanan dan Cukai Rp 267,2 triliun (79,5 persen dari target, pertumbuhan 7,2 persen yoy).

Kemudian ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 551,8 triliun atau setara 120,2 triliun dari target dengan pertumbuhan 37 persen. Lalu ada Penerimaan Hibah sebesar Rp 2,1 triliun atau setara 318,8 triliun dengan pertumbuhan minus 16,6 persen yoy.

APBN Masih Sanggup?

Di sisi lain Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda memperingatkan Pemerintah untuk menghitung ulang soal target Belanja Negara Rp 945,2 triliun dan berapa persen yang mampu dibayar. Lebih lagi masih ada Belanja Modal yang dianggapnya menjadi prioritas karena melibatkan pihak lain.

"Belanja yang ditargetkan mencapai Rp945 triliun harus dihitung ulang berapa persen yang sanggup dibayarkan oleh pemerintah. Belanja modal yang sudah ada perjanjian menjadi prioritas karena berkaitan dengan pihak lain," katanya kepada Suara.com, Selasa (17/11/2026).

Jika tidak, Huda menyebut kalau batas defisit APBN 3 persen kemungkinan bakal terlampaui. Ia meminta program yang memakan banyak anggaran seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara.

"MBG seharusnya bisa distop untuk penghematan anggaran. Jika tidak, saya yakin, defisit akan semakin membesar, bahkan mendekati 3 persen," lanjutnya.

Huda selaku ekonom pun sudah memprediksi kalau penerimaan pajak 2026 tidak akan terealisasi sebagaimana yang terjadi pada 2025. Tahun lalu, realisasi penerimaan pajak hanya Rp1.917 triliun. Sedangkan di tahun ini, targetnya tumbuh menjadi Rp2.357 triliun atau tumbuh 23 persen. 

"Sedangkan natural growth pajak menurut saya di angka 7,5-8,5 persen saja. Artinya, ada 10 persen lebih effort pengumpulan pajak. Jadi memang tidak realistis mengejar penerimaan perpajakan 2026," imbuhnya.

Lebih lanjut Huda tak menampik kalau penerimaan pajak bakal mengalami kenaikan hingga akhir tahun. Namun angkanya tetap dianggap mustahil untuk mencapai target APBN 2026.

Makanya, ia meminta Pemerintah untuk menghemat Belanja Negara di tahun ini. Sedangkan untuk evaluasi tahun depan, Huda menyarankan agar menarik pajak penghasilan bagi platform Over The Top (OTT) global.

"Saat ini, tidak ada jalan keluar lain selain menghemat dari sisi belanja. Selain itu, pemerintah tahun depan harus mencari sumber pendapatan negara lainnya, salah satunya melalui penerapan pajak penghasilan bagi platform OTT global yang selama ini belum dikenakan pajak penghasilan secara adil seperti perusahaan di Indonesia pada umumnya," jelas Huda.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com