- Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa target pajak 2026 baru mencapai 76,2 persen hingga Oktober di Jakarta.
- Kegagalan target penerimaan pajak memaksa pemerintah berutang dan menaikkan beban fiskal tahun 2027. Rakyat bisa jadi korban.
- Kepala Riset CITA Fajry Akbar menilai target pajak 2026 masih realistis tercapai berkat pertumbuhan PPh Badan dan PPN.
Suara.com - Pemerintah Presiden Prabowo Subianto sedang menghadapi masalah genting: penerimaan pajak 2026 masih jauh dari target!
Di sisi lain program-program andalan Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menelan anggaran jumbo.
Jika target penerimaan pajak tahun ini tak tercapai, Prabowo harus kembali meminta utang yang bunganya bisa menjadi tekanan fiskal pada tahun depan dan dikhawatirkan bisa membuat semakin banyak orang, termasuk yang tidak mampu sekalipun, dikenai pajak.
Apa yang terjadi?
Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Jumat (13/11/2026) meminta dukungan masyarakat untuk membayar pajak, lantaran hingga Oktober kemarin baru sekitar 76,2 persen target pajak yang tercapai.
Dengan sisa dua bulan lagi di 2026, Suahasil harus mengumpulkan sekitar Rp514 triliun agar target pajak 2026, yang sebesar Rp2.310,8 triliun, bisa tercapai.
Mengapa penting?
Pajak adalah komponen paling penting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Faktanya berdasarkan APBN 2026, 98 persen dari penerimaaan negara yang mencapai Rp2.310,8 triliun, ditargetkan berasal dari pajak.
Pajak digunakan untuk belanja negara, seperti kata Menteri Suahasil, antara lain untuk membiayai MBG, KDMP, belanja persenjataan dan masih banyak lagi. Di 2026, MBG adalah program yang paling banyak menyedot duit rakyat diisusul Kementerian Pertahanan dan Kepolisian.
"Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak,” kata Suahasil dalam paparan APBN Kita, di Jakarta pekan lalu.
Siapa terdampak?
Menurut ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Rijadh Djatu Winardi, potensi kekurangan penerimaan pajak pada 2026 dapat menambah tekanan fiskal pada APBN 2027 dan berdampak langsung pada rakyat yang paling bawah.
Rijadh, kepada Suara.com mengatakan, jika penerimaan pajak tak mencapai target, Prabowo akan dipaksa untuk berutang - baik kepada asing maupun kepada warganya sendiri.
Tapi utang selalu hadir dengan bunga dan bunga adalah beban yang bisa menumpuk di masa depan.
"Kalau kurang penerimaan kan berarti harus ada financing-nya yang most likely itu adalah penerbitan surat utang negara yang akan bertambah. Nah, kalau utang bertambah maka bunga juga akan bertambah di tahun-tahun berikutnya," kata Rijadh.