Pabrik BYD Diserbu Massa, Aksi Ormas Bisa Bikin Investor Kabur?

Rabu, 18 November 2026 | 07:39 WIB
Pabrik BYD di Subang, Jawa Barat diresmikan pada 3 September 2026. [Antara]
BACA 10 DETIK
  • Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memperketat pengamanan pabrik mobil listrik BYD di Subang setelah digeruduk ormas pada akhir Oktober 2026.
  • Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji melakukan sidak pada November 2026 untuk menuntut peningkatan komponen lokal dan penyerapan tenaga kerja.
  • Pabrik BYD di Subang telah mempekerjakan hampir 6.000 karyawan dengan mayoritas pekerja berasal dari Indonesia dan Jawa Barat.

Suara.com - Iklim investasi sektor manufaktur otomotif di Tanah Air kembali mendapat ujian dari dinamika keamanan di tingkat lokal. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah cepat dengan menjadwalkan konsolidasi seluruh jajaran aparat keamanan di Kabupaten Subang guna memperketat pengamanan di kawasan pabrik mobil listrik asal China, BYD, yang berlokasi di Kecamatan Cipeundeuy.

Tindakan tegas orang nomor satu di Jawa Barat tersebut ditempuh menyusul aksi sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang berulang kali mendatangi hingga mengganggu aktivitas di area fasilitas manufaktur kendaraan listrik itu.

Insiden penggerudukan terbaru tercatat terjadi pada penghujung Oktober 2026. Dedi memastikan pihaknya akan mengerahkan aparat keamanan untuk berjaga di kawasan pabrik BYD agar peristiwa serupa tidak kembali terulang, sekaligus berencana meninjau langsung lokasi pabrik guna memastikan sistem pengamanan berjalan efektif.

"Mau saya undang seluruh jajaran keamanan untuk sama-sama menjaga itu dengan cepat," ujar Dedi pada Selasa (17/11/2026).

Sebelumnya, ketegangan sempat memuncak ketika ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa dan menggeruduk kawasan pabrik perakitan mobil listrik BYD di Cipeundeuy, Kabupaten Subang, pada Rabu (28/10/2026).

Massa aksi melayangkan protes terkait dinilai rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal di tengah mulai beroperasinya fasilitas industri berskala besar tersebut.

Kelompok massa yang diduga berasal dari unsur ormas setempat itu mengklaim bahwa warga asli Subang belum memperoleh porsi kesempatan kerja yang memadai di pabrik yang berdiri di wilayah mereka sendiri.

Dalam tuntutannya, massa menaksir persentase serapan tenaga kerja lokal di pabrik BYD masih berada di bawah angka 20 persen, bahkan mereka juga diduga meminta jatah agar dilibatkan secara langsung dalam proses rekrutmen karyawan baru.

Secara terpisah, Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji, mendatangi pabrik BYD di Subang dalam kunjungan kerja bernuansa inspeksi mendadak (sidak) pada Jumat (13/11/2026) lalu untuk menyampaikan sejumlah pesan penting kepada jajaran manajemen perusahaan.

“Mudah-mudahan kunjungan ini menghasilkan sesuatu yang produktif. Tapi, kami memang punya tujuan sampai ke sini. Kami bukan datang untuk sekadar melihat-lihat saja, tapi kami ini memang mau menyampaikan beberapa hal. Tentu ada kepentingan-kepentingan nasional yang harus kami sampaikan kepada BYD,” ujar Sarmuji dilansir dari situs resmi Kemenperin.

Momentum kunjungan kerja tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk menyampaikan empat poin evaluasi utama kepada pihak BYD, mencakup peningkatan pemakaian komponen lokal, kepastian realisasi investasi, optimalisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia, hingga penguatan komitmen jangka panjang perusahaan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian serius adalah kewajiban mendongkrak Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pemerintah menghendaki kehadiran BYD di Tanah Air tidak sekadar berfokus pada perakitan unit kendaraan, melainkan mampu menumbuhkan ekosistem industri pendukung sehingga semakin banyak pemasok lokal dapat masuk ke dalam rantai produksi mobil listrik.

Berdasarkan regulasi yang ditetapkan pemerintah, standar minimal TKDN kendaraan listrik dipatok sebesar 40 persen hingga tahun 2026, kemudian meningkat menjadi 60 persen pada rentang tahun 2027 hingga 2029, dan wajib mencapai 80 persen mulai tahun 2030.

Fakta Serapan Tenaga Kerja BYD dan Ratusan Mitra Rantai Pasok

Munculnya gangguan keamanan dan aksi penghadangan di kawasan industri seperti yang terjadi di Subang tentu berpotensi mengusik kenyamanan serta menggerus minat para investor global untuk menanamkan modal maupun membangun pabrik di Indonesia.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com