Gaji, Tunjangan, dan Hak Pensiun Irjen Eko Hadi Santoso Usai Kasus Penyadapan

Rabu, 18 November 2026 | 07:11 WIB
Eko Hadi Santoso. [Antara]
BACA 10 DETIK
  • Irjen Eko Hadi Santoso dipecat melalui Sidang KKEP Polri pada Selasa, 17 November 2026.
  • Pemecatan terjadi akibat penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo menggunakan teknologi Mabes Polri.
  • Akibat sanksi PTDH tersebut, seluruh gaji, tunjangan, serta hak pensiun Eko dipastikan hangus.

Suara.com - Karier cemerlang Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Eko Hadi Santoso di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus berakhir tragis. Jenderal bintang dua tersebut resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar pada Selasa (17/11/2026).

Pemecatan Eko sepenuhnya dilatarbelakangi oleh pelanggaran berat berupa penyalahgunaan wewenang dan teknologi.

Eko terbukti melakukan perbuatan tercela, yakni pemufakatan jahat, penyalahgunaan perangkat teknologi milik Mabes Polri untuk akses ilegal, dan mendalangi operasi penyadapan (illegal intercept) yang menyeret sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Rekam Jejak Karier di Bidang Teknologi dan Reserse

Sebelum tersandung skandal penyadapan, lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1999 ini sejatinya memiliki rekam jejak yang solid, terutama di bidang teknologi informasi dan reserse kepolisian.

Publik kerap menyalahartikan posisinya di bidang reserse narkoba sebagai kedekatan dengan dunia hitam, padahal jabatan tersebut merupakan mandat resmi negara untuk memberantas kejahatan.

Jejak karier strategis Eko Hadi Santoso dalam beberapa tahun terakhir meliputi:

2022: Menjabat sebagai Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II pada Divisi TIK Polri. Di posisi inilah ia diduga mulai membangun akses penguasaan terhadap sistem teknologi kepolisian.

Maret 2025: Dipromosikan menjadi Direktur Tindak Pidana (Dirtipid) Narkoba Bareskrim Polri, sebuah jabatan krusial dalam pemberantasan jaringan narkotika nasional dan internasional.

Agustus 2026: Digeser menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri.

Oktober 2026: Dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, sebuah pergeseran yang tak lama berselang diikuti oleh pengungkapan skandal penyadapannya.

Sanksi PTDH: Seluruh Gaji, Tunjangan, dan Hak Pensiun Hangus

Konsekuensi dari putusan PTDH bagi seorang perwira tinggi Polri sangatlah berat, terutama dari sisi finansial dan hak purnatugas. Dengan dicabutnya status sebagai aparatur negara, negara memutus seluruh fasilitas dan sumber pendapatan resmi Eko dari institusi kepolisian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, aturan mengenai pencabutan hak bagi anggota yang di-PTDH bersifat mutlak dan mengikat. Berikut adalah rincian hak finansial yang dipastikan hangus:

Gaji Pokok dan Tunjangan: Ia tidak akan lagi menerima gaji pokok bulanan, tunjangan kinerja (tukin) yang nominalnya cukup besar untuk perwira tinggi, tunjangan jabatan, maupun tunjangan keluarga.
Kehilangan Hak Pensiun: Berbeda dengan anggota yang memasuki masa purnabakti secara normal atau diberhentikan dengan hormat, sanksi PTDH menganulir seluruh hak atas uang pensiun di masa tua.
Hingga berita ini diturunkan, Irjen Eko Hadi Santoso dikabarkan masih berupaya mengajukan langkah banding atas putusan pemecatan tersebut. Namun, apabila putusan banding di tingkat majelis etik lanjutan tetap menguatkan vonis PTDH, maka karier dan seluruh hak finansial kenegaraannya dipastikan terputus secara permanen.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com