Jika Perusahaan Asuransi Gagal, Nasib Dana Pemegang Polis Bakal Dijamin?

Rabu, 18 November 2026 | 08:48 WIB
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono. [Suara.com/Achmad Fauzi].
BACA 10 DETIK
  • Otoritas Jasa Keuangan menargetkan implementasi Program Penjaminan Polis berjalan paling lambat pada Januari 2028.
  • OJK dan LPS menandatangani petunjuk pelaksaan pertukaran data di Bali pada tanggal 17 November 2026.
  • Penandatanganan tersebut bertujuan memperkuat perlindungan pemegang polis serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) yang ditargetkan mulai diselenggarakan paling lambat Januari 2028.

Salah satu langkah OJK yaitu menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis dengan Lembaga Penjamin Simpanan di Bali, Selasa (17/11/2026).

Juklak tersebut ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D Purba.

Ogi mengatakan, penandatanganan Juklak menjadi langkah penting dalam mempersiapkan program yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Ilustrasi Asuransi. [ist]

"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," ujar Ogi di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11/2026).

Program Penjaminan Polis diselenggarakan oleh LPS untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Selain memberikan perlindungan kepada konsumen, program ini juga ditujukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Menurut Ogi, keberhasilan pelaksanaan program tersebut sangat bergantung pada kesiapan sejak tahap awal, mulai dari penetapan kepesertaan, akurasi data, hingga koordinasi antarlembaga.

Melalui Juklak tersebut, OJK dan LPS memiliki pedoman operasional yang lebih jelas dan terukur dalam menjalankan pertukaran data untuk mendukung persiapan PPP.

Pertukaran data akan dilakukan secara dua arah. LPS membutuhkan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sementara itu, OJK memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan.

Cakupan pertukaran data juga meliputi seluruh tahapan siklus perusahaan asuransi, mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan PPP, status pengawasan perusahaan, proses penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.

Juklak turut mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga, termasuk jenis data, periode, batas waktu penyampaian, serta media pertukarannya.

Meski demikian, Ogi mengingatkan bahwa pelaksanaan pertukaran data harus memperhatikan keamanan dan kerahasiaan informasi. Sebab, data yang dipertukarkan mencakup informasi pengawasan perusahaan asuransi yang bersifat sensitif.

"Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama," tegas Ogi.

Di sisi lain, pertukaran data tersebut diarahkan menggunakan sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri asuransi.

Ogi menambahkan, Program Penjaminan Polis asuransi merupakan bagian dari agenda penguatan industri perasuransian nasional yang juga mencakup aspek permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com