Klaim KPK Salah Tangkap, Fahd A Rafiq Akui 'Guyur' Rp70 Miliar Buat Muktamar NU

Rabu, 18 November 2026 | 08:39 WIB
Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9/2026). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym.
BACA 10 DETIK
  • Tersangka korupsi HGB ATR/BPN Fahd El Fouz mengaku memberikan dana talangan Rp70 miliar untuk Muktamar NU.
  • KPK melakukan operasi tangkap tangan di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkan delapan orang tersangka.
  • Penyidik KPK menindaklanjuti kasus tersebut dengan menggeledah sejumlah kantor kementerian serta lokasi perusahaan swasta terkait.

Suara.com - Tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq (FEF) mengaku memberikan uang hingga Rp70 miliar untuk kepentingan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

FEF bahkan menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata FEF seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam.

Sebelumnya, FEF juga mengaku diminta menyediakan uang Rp100 miliar oleh AS, yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Menurut FEF, permintaan itu disampaikan AS melalui telepon sejak 25 Agustus 2026.

Ia mengaku sempat menolak selama dua hari sebelum akhirnya memberikan uang yang disebutnya sebagai pinjaman atau dana talangan untuk Muktamar NU.

“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” kata FEF seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/11).

OTT

Kasus dugaan korupsi tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi itu berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka terdiri dari pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak PT Summarecon Agung Tbk, hingga pihak swasta dan politikus.

Kedelapan tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, dan RP selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF.

Dalam pengembangan penyidikan, KPK melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi.

Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan L, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN VEJ, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN A, serta sejumlah ruangan direktorat terkait.

Sehari kemudian, penyidik menggeledah kantor Summarecon di Jakarta dan rumah L di Bekasi. Penggeledahan berlanjut ke kantor Summarecon di Kabupaten Bogor pada 21 September 2026.

Pada 23 September 2026, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Sehari berselang, penyidik menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk.

Terakhir, pada 29 September 2026, penyidik menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. (Antara)

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com