- Kementerian ESDM menegaskan belum ada perusahaan yang memperoleh izin usaha pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon.
- Sebagian perairan laut di sekitar kawasan konservasi tersebut masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan sejak tahun 2017.
- Juru Bicara Kementerian ESDM menyatakan penetapan wilayah usaha pertambangan tersebut bukan merupakan persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.
Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan hingga saat ini belum ada perusahaan yang pegang izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan wilayah Ujung Kulon tidak semua ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan (WUP) sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Menurutnya, wilayah yang masuk dalam WUP hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar kawasan konservasi itu.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia lewat keterangannya yang dikutip pada Rabu (18/11/2026).
Anggia menyebut, status WUP sebatas bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan persetujuan untuk beroperasi.
"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," katanya.
Ia menambahkan, penerbitan izin tambang tetap mewajibkan pemenuhan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Syarat tersebut meliputi kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan, tanpa mengubah peruntukan maupun fungsi perlindungan kawasan konservasi Ujung Kulon.
Sebelumnya, Kementerian ESDM secara diam-diam telah menetapkan Kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Penetapan ini dilakukan ESDM melalui aturan Keputusan Menteri (Kepmen) soal WUP mulai dari tahun 2017.
Dalam penusuruan Suara.com, perairan ujung kulon awalnya tidak masuk dalam peta WUP berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Namun, status tersebut berubah pada 2017. Melalui Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali yang berlaku sejak 13 Oktober 2017, kawasan perairan sekitar TNUK mulai masuk dalam kategori WUP.
Dalam peta lampiran aturan tersebut, wilayah perairan di sekitar taman nasional ditandai sebagai WUP. Sementara itu, kawasan daratan TNUK sendiri tidak dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan.
Penetapan serupa kemudian kembali tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 84 Tahun 2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang berlaku sejak 12 April 2022.
Peta lampiran aturan tersebut juga menunjukkan perairan di sekitar TNUK masuk dalam WUP, sedangkan kawasan taman nasional tetap berada di luar wilayah pertambangan.
Penetapan tersebut berubah setelah keluarnya Kepmen ESDM Nomor 65 Tahun 2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang berlaku sejak 12 Februari 2026.
Dalam peta lampiran beleid terbaru itu, kawasan perairan sekitar TNUK masih ditandai dengan warna krem yang menunjukkan WUP. Adapun kawasan TNUK ditandai dengan warna putih atau berada di luar wilayah pertambangan.