Terseret Kasus Rampas Tanah Adat, 389 Pemegang Saham Indika Pilih Angkat Kaki

Rabu, 18 November 2026 | 10:24 WIB
Indika Energy.
BACA 10 DETIK
  • Anak usaha PT Indika Energy Tbk, PT Masmindo Dwi Area, menghadapi laporan polisi di Polda Sulawesi Selatan terkait sengketa lahan tambang emas Awak Mas di Kabupaten Luwu.
  • Saham PT Indika Energy Tbk mengalami koreksi lebih dari 13,5 persen dan pengurangan 389 investor akibat isu sengketa lahan tersebut sepanjang Oktober hingga November 2026.
  • Manajemen memastikan sengketa lahan seluas 309 hektare itu tidak mengganggu operasional, target konstruksi, maupun aspek keuangan perusahaan menjelang produksi tahun 2027.

Suara.com - Pergerakan saham PT Indika Energy Tbk (INDY) berada dalam tekanan sepanjang satu bulan terakhir, seiring mencuatnya persoalan sengketa lahan yang menyeret anak usahanya, PT Masmindo Dwi Area (MDA).

Pengembang proyek tambang emas Awak Mas di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan itu, tengah menghadapi laporan polisi terkait klaim lahan yang kini ditangani Polda Sulawesi Selatan.

Pada periode perdagangan 19 Oktober hingga Rabu 18 November 2026, harga saham INDY tercatat mengalami koreksi lebih dari Rp250 atau di atas 13,5 persen.

Selama rentang waktu tersebut, rata-rata volume perdagangan harian INDY berada di kisaran 173.650 lot dengan rata-rata nilai transaksi mencapai Rp33 miliar.

Tekanan pada pasar saham itu juga beriringan dengan menyusutnya basis investor perseroan pada Oktober 2026.

Mengutip data kepemilikan saham Stockbit per 31 Oktober 2026, jumlah pemegang saham INDY tercatat sebanyak 22.218 investor.

Jumlah itu mengalami pengurangan sebanyak 389 investor, dibandingkan posisi akhir September 2026 yang mencapai 22.607 investor.

Duduk Perkara Laporan Polisi dan Klaim Lahan Adat

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen INDY menyatakan telah mengetahui adanya Laporan Polisi Nomor 1275/X/2026/SPKT/POLDA/SULAWESI SELATAN tertanggal 19 Oktober 2026.

Selain itu, terdapat pula Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 30 Oktober 2026. Informasi mengenai kedua dokumen tersebut diketahui perseroan melalui pemberitaan media.

Meski demikian, hingga surat penjelasan disampaikan kepada otoritas bursa, pihak MDA maupun direksi, karyawan, dan kontraktor belum menerima surat panggilan, permintaan klarifikasi, atau pemberitahuan resmi dari Polda Sulawesi Selatan.

Kondisi ini membuat INDY belum dapat mengonfirmasi substansi laporan pidana maupun kebenaran informasi yang beredar di publik.

Sengketa yang diketahui dan sedang ditangani MDA berkaitan dengan klaim atas lahan seluas sekitar 309 hektare di Desa Rante Balla.

Manajemen menjelaskan, kompensasi lahan sebelumnya telah dibayarkan kepada warga yang menguasai lahan secara fisik dan memiliki dokumen pendukung, setelah melalui proses verifikasi lapangan serta pemerintah desa setempat.

Namun, muncul pihak pengklaim yang menyatakan diri sebagai pemilik lahan dengan berbekal Surat Keterangan Tanah versi Adat.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com