Bareskrim Siapkan Konferensi Pers, Temuan dari Rumah Posko Makar Irjen Eko Hadi Segera Dibuka!

Rabu, 18 November 2026 | 10:09 WIB
Irjen Eko Hadi Santoso tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. [Antara]
BACA 10 DETIK
  • Bareskrim Polri menggeledah rumah Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam.
  • Penggeledahan dan olah TKP tersebut dilakukan sebagai pengembangan penyidikan kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo.
  • Polri memastikan akan menyampaikan seluruh perkembangan dan temuan penyidikan secara lengkap melalui konferensi pers.

Suara.com - Bareskrim Polri akan mengungkap temuan penyidik setelah menggeledah rumah yang diduga dijadikan posko dalam kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Rumah milik Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, itu digeledah pada Selasa (17/11/2026) malam.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan penggeledahan tersebut. Selain menggeledah, penyidik juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah tersebut.

"Penggeledahan dan olah TKP terkait rumah posko yang digunakan oleh EH," ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Susatyo belum merinci barang bukti yang ditemukan maupun disita penyidik dalam penggeledahan itu.

Namun, ia memastikan perkembangan penanganan perkara, termasuk hasil penggeledahan, akan disampaikan melalui konferensi pers.

"Untuk perkembangan akan disampaikan saat presscon lengkap," katanya.

Pidana Makar Naik Penyidikan

Penggeledahan rumah Eko Hadi merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara.

Bareskrim sebelumnya telah meningkatkan penanganan dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan. Meski demikian, hingga Selasa (17/11/2026), Polri memastikan belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Nama Eko Hadi lebih dahulu terseret dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dalam perkara penyadapan tersebut, Eko dan Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Namun, sanksi etik tersebut tidak serta-merta menghentikan proses pidana yang tengah berjalan.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com