BI Rate Resmi Naik ke 6 Persen, Demi Jaga Rupiah dan Inflasi

Rabu, 18 November 2026 | 14:34 WIB
Gubernur BI Destry Damayanti di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (18/11/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]
BACA 10 DETIK
  • Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengumumkan kenaikan suku bunga acuan menjadi enam persen pada November 2026.
  • Kebijakan pengetatan moneter tersebut bertujuan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global saat ini.
  • Langkah preventif itu juga dilakukan guna menjaga inflasi tahun 2026 hingga 2027 tetap terkendali sesuai sasaran.

Suara.com - Bank Indonesia (BI) resmi menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) di level 6 persen, naik 25 basis point (bps) dari sebelumnya 5,75 persen.

Keputusan ini diumumkan Gubernur BI Destry Damayanti setelah Dewan Gubernur mengadakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 November 2026.

“Berdasarkan asesmen yang telah kami sampaikan atau juga disebutkan kerangka terkait tadi di awal, maka rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17-18 November 2026 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen,” katanya usai RDG BI di Kantor BI, Rabu (18/11/2026).

Selain itu BI juga menaikkan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen, serta menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen.

“Suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 5,25 persen, dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 6,75 persen,” lanjutnya.

Destry menjelaskan kalau kenaikan ini sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

Selain itu, ini juga menjadi langkah preemtif untuk menjaga inflasi tahun 2026 hingga 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus konsisten mengarahkan kebijakan moneter untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah guna menjaga inflasi tetap berada dalam sasarannya,” beber dia.

Lebih lanjut Destry mengatakan, kebijakan makroprudensial longgar akan terus diperkuat guna meningkatkan kredit pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi dan inovasi pembayaran digital, penguatan manajemen risiko dan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran,” jelasnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com