Suara Pekerja soal Dana Cadangan Pesangon: Janggal, Kami Takut Jadi Korban

Rabu, 18 November 2026 | 14:40 WIB
Massa buruh saat melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (24/9/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]
BACA 10 DETIK
  • Pekerja dan pengusaha mencemaskan risiko korupsi pengelolaan dana cadangan pesangon oleh lembaga baru pemerintah.

  • Pemerintah mewajibkan penyetoran dana pesangon paling lambat Oktober 2027 meski lembaga pengelolanya belum terbentuk.

  • Pengusaha menilai aturan baru berpotensi mengganggu likuiditas perusahaan dan tumpang tindih dengan jaminan sosial lama.

Suara.com - Kewajiban penyetoran dana cadangan pesangon kepada lembaga baru pemerintah memicu kecemasan serius di kalangan pekerja dan pengusaha. Kedua belah pihak mencemaskan risiko penyalahgunaan dana seperti kasus korupsi Asabri dan Jiwasraya serta tumpang tindih regulasi ketenagakerjaan.

Pemerintah menetapkan tenggat waktu pemindahan dana pesangon perusahaan paling lambat Oktober 2027 meski lembaga pengelolanya belum terbentuk. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan (UUPK) yang disahkan pada awal Oktober lalu.

Pekerja swasta di Jakarta, Sienna, mengkritik kejanggalan tenggat waktu penyerahan dana saat institusi pengelolanya masih belum jelas. Ia mencemaskan dana pesangon yang selama ini cair lancar di kantornya justru raib saat berpindah ke tangan pemerintah.

Ilustrasi Pekerja Pabrik (Unsplash/@gieling)

"Lembaganya belum ada, tapi perusahaan sudah dikasih deadline harus serahin ke pemerintah. Janggal ya jadinya. Niatnya melindungi, tapi kok kami takutnya jadi korban ya," ucap Sienna, dikutip dari BBC, Rabu (18/11/2026).

Dosen hukum ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Nabiyla Risfa Izzati, mendesak pemerintah membuka skema pengelolaan dan jaminan keamanan dana secara transparan. Pemerintah wajib memastikan mekanisme pengawasan yang ketat sebelum menarik dana dari perusahaan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengklaim regulasi ini menjamin hak pekerja sebelum, selama, hingga setelah masa kerja. Pemerintah merancang Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 untuk mencegah perusahaan mangkir membayar pesangon usai pemutusan hubungan kerja (PHK).

Regulasi tersebut mewajibkan pengusaha selain sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyiapkan dana cadangan pesangon untuk korban PHK di luar alasan pensiun. Pemerintah juga mencantumkan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, pembatasan usaha, hingga pencabutan izin bagi perusahaan pelanggar.

Korban PHK asal Jakarta, Bayu, meragukan efektivitas aturan baru tersebut jika tidak dibarengi penegakan sanksi yang nyata di lapangan. Ia baru menerima sekitar 40% hingga 50% hak pesangon sejak terkena PHK pada Agustus 2025.

"Di Surat Perjanjian, perusahaan bilang cicilan dibayar tiap akhir bulan. Kenyataannya, suka-suka. Hitungan pesangon yang diperoleh sesuai dengan aturan, tapi cicilannya itu yang suka-suka," tutur Bayu.

Perusahaan tempat Bayu bekerja mengubah skema cicilan secara sepihak menjadi Rp8 juta per bulan sehingga pelunasan mundur jauh dari kesepakatan awal. Ia bahkan menerima pembayaran periode Desember 2025, April 2026, dan September 2026 secara terpecah dalam beberapa kali transfer.

Rekan kerja Bayu sempat memenangkan gugatan di pengadilan, namun pihak perusahaan tetap mengabaikan putusan hukum tersebut hingga kini. Kondisi ini membuat Bayu pesimistis pengambilalihan pengelolaan dana oleh pemerintah akan menyelesaikan masalah pembayaran hak buruh.

"Kalau pengelolaan pesangon oleh pemerintah benar-benar jadi kewajiban dan ada sanksi tegasnya kalau ingkar, mungkin bisa jadi harapan korban PHK seperti kami. Tapi kalau ujung-ujungnya ada klausul "sesuai kemampuan perusahaan", saya sih tak berani berharap apa-apa," kata Bayu.

Bayu mencontohkan banyaknya perusahaan yang memotong gaji karyawan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan tetapi tidak menyetorkannya tanpa pernah mendapat sanksi. Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS dinilai lemah dalam menindak pelanggaran hak normatif pekerja.

"Pemerintah sepertinya tidak mungkin tidak tahu. Minimal ada BPJS, ada disnaker, yang seharusnya tahu. Jadi kalau sekarang pemerintah mau ambil alih pengelolaan pesangon, saya sih tidak percaya ada manfaatnya buat kami," tutur Bayu.

Ia menegaskan bahwa pekerja membutuhkan ketegasan sanksi hukum daripada sekadar pemindahan rekening pengelolaan dana. "Yang dibutuhkan itu regulasi yang sanksinya jelas. Selama ini kan pengusaha bebas mau buat pelanggaran macam apa pun."

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com