OJK Siapkan Sistem Kredit Baru, Riwayat Bayar Listrik hingga Data Pajak Bakal Masuk Penilaian

Kamis, 19 November 2026 | 16:53 WIB
Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik OJK, Feriyanti Nalora dalam konferensi pers di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (19/11/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]
BACA 10 DETIK
  • Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan Credit Data Platform untuk mengintegrasikan data keuangan tradisional, alternatif, dan sektor publik di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
  • Sistem baru ini menggabungkan SLIK, PUSDAFIL, Collateral Registry, pembayaran utilitas, serta data kementerian untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat dan UMKM.
  • Transformasi sistem pelaporan kredit nasional ini mengutamakan keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait.

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan arsitektur sistem pelaporan kredit masa depan bertajuk Credit Data Platform yang mengintegrasikan data keuangan tradisional dengan data alternatif serta data sektor publik. 

Lewat sistem ini, riwayat pembayaran tagihan listrik, air, komunikasi, hingga data perpajakan berpotensi masuk dalam evaluasi kelayakan kredit masyarakat maupun pelaku usaha.

Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik (DPDS) OJK, Feriyanti Nalora menjelaskan, langkah optimalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang telah berjalan saat ini merupakan bagian dari peta jalan (roadmap) pengembangan ekosistem Credit Reporting System (CRS) nasional yang lebih luas.

"Jadi kami juga sudah memiliki strategi nasional dan roadmap pengembangan Credit Reporting System di Indonesia, di mana visi pengembangannya adalah mewujudkan sistem pelaporan kredit yang kredibel, inklusif, dan berkelanjutan untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat stabilitas keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya dalam konferensi pers di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dalam paparannya, Credit Data Platform dirancang sebagai pusat pertukaran data yang terhubung melalui API Gateway.

Platform ini menggabungkan tiga sumber utama penyedia data kredit wajib yakni SLIK yang menghimpun data kredit bulanan pelaku usaha jasa keuangan, PUSDAFIL yang mencatat data pinjaman peer-to-peer (P2P) lending harian, serta Collateral Registry untuk data agunan atau jaminan secara on-demand dari bank, BPRS, perusahaan pembiayaan, dan pegadaian.

Tidak berhenti pada data sektor jasa keuangan, arsitektur tersebut juga membuka konektor data alternatif (Connector Alternative Data) melalui skema open finance. 

Lewat jalur ini, sistem dapat menarik data pembayaran dari Penyedia Jasa Pembayaran, mulai dari riwayat transaksi hingga pembayaran tagihan air, listrik, dan komunikasi.

Selain itu, OJK merancang integrasi dengan Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) lintas kementerian dan lembaga negara.

Pertukaran data sektor publik tersebut mencakup verifikasi identitas nasional dari Dukcapil, data perusahaan, fidusia, dan hak kekayaan intelektual (HAKI) dari Ditjen AHU Kementerian Hukum, registri aset tanah dari ATR/BPN, data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga data dari pengelola jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.

Seluruh kumpulan data terstruktur tersebut nantinya dapat diakses oleh mitra pertukaran data, termasuk Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) maupun Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) atau Innovative Credit Scoring (ICS), guna membangun model dan perhitungan skor kredit.

Skema ini diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan yang bertanggung jawab, terutama bagi segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini belum memiliki rekam jejak kredit perbankan.

Di sisi lain, Feriyanti mengingatkan bahwa perluasan sumber data dalam ekosistem digital menuntut standar tata kelola dan perlindungan konsumen yang ketat. 

Dalam peta jalan CRS, OJK menempatkan aspek pengamanan mulai dari keamanan siber, perlindungan data pribadi, mekanisme pengaduan konsumen, hingga edukasi keuangan sebagai pilar utama yang mengacu pada standar internasional General Principles for Credit Reporting (GPCR).

"Perluasan akses data bukan berarti mengesampingkan perlindungan data pribadi, keamanan informasi, maupun hak-hak konsumen. Kepercayaan publik merupakan persyaratan utama bagi keberlanjutan ekosistem CRS," tegas Feriyanti.

Ia menambahkan, keberhasilan transformasi sistem pelaporan kredit nasional sangat bergantung pada kolaborasi antara regulator, pelapor SLIK, pengelola informasi perkreditan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

"Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas keputusan tetap bergantung pada kualitas data, tata kelola, dan akuntabilitas setiap pihak yang menggunakan," jelasnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com