Kerugian Akibat Kebakaran Hutan Capai Rp565 Triliun

Kamis, 19 November 2026 | 19:31 WIB
CELIOS memperkirakan kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla tahun 2026 mencapai ratusan triliun rupiah. [Antara]
BACA 10 DETIK
  • CELIOS memperkirakan kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla tahun 2026 mencapai ratusan triliun rupiah.
  • Sektor kehutanan dan penebangan kayu menyumbang kerugian ekonomi terbesar akibat kerusakan aset serta terganggunya produksi.
  • CELIOS mendorong pemerintah menetapkan karhutla 2026 sebagai bencana nasional untuk penanganan yang lebih optimal.

Suara.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi dan kesehatan hingga ratusan triliun rupiah. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran, tetapi juga merembet ke berbagai sektor ekonomi akibat kerusakan aset, terganggunya aktivitas usaha, hingga meningkatnya biaya kesehatan.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla mencapai Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun. Estimasi tersebut dihitung menggunakan data kumulatif karhutla yang diakses per 20 Oktober 2026.

"Sehingga estimasi kita sekitar kerugian karena karhutla  Rp369 triliun sampai dengan Rp565 triliun," kata Peneliti CELIOS, Galau D. Muhammad, dalam diskusi publik Dampak Karhutla terhadap Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Fiskal Daerah yang digelar Yayasan Indonesia Cerah dan Trend Asia di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Galau menjelaskan, CELIOS menggunakan metode Inter-Regional Input-Output (IRIO) untuk menghitung dampak ekonomi karhutla, baik di dalam daerah maupun antardaerah. Metode ini turut memperhitungkan efek limpahan (spillover effect) dan efek umpan balik (feedback effect) dari aktivitas ekonomi yang terganggu.

Berdasarkan perhitungan tersebut, kerugian ekonomi akibat hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi mencapai Rp340,38 triliun atau setara 2,69 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sementara itu, potensi biaya kesehatan akibat ISPA berada di kisaran Rp19,20 triliun hingga Rp224,65 triliun, bergantung pada skenario penghitungan.

"Jadi kalau dikatakan bahwa ini hanya sebagian kecil masyarakat di sekitar wilayah kebakaran, Kalimantan itu 69 persen populasinya itu terdampak akibat radius kerusakan yang disebabkan oleh asap yang kemudian berdampak pada sensitivitas ISPA mereka," ujarnya.

Dari sisi sektoral, kerugian ekonomi terbesar berasal dari sektor kehutanan dan penebangan kayu. CELIOS memperkirakan sektor tersebut menyumbang sekitar 77 persen dari total kerugian ekonomi atau mencapai Rp262,33 triliun.

Selain kehutanan, aktivitas perdagangan, pertambangan, industri pengolahan, hingga transportasi juga berpotensi mengalami kerugian akibat terganggunya kegiatan produksi dan distribusi barang.

"Ini yang menunjukkan bagaimana studi terbaru menunjukkan bahwa ada angka derajat hidup yang berbeda antara kita yang ada di sini dan mereka yang hari ini pontang-panting di Kalimantan, Papua, dan sebagainya," kata Galau.

Menurut Galau, dampak karhutla juga berpotensi mengurangi produktivitas tenaga kerja. Masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap bisa kehilangan waktu bekerja, sementara sebagian lainnya terpaksa membatasi aktivitas di luar rumah karena kualitas udara yang memburuk.

Kerugian tersebut juga berpotensi menggerus penerimaan pemerintah daerah. Dalam kajiannya, CELIOS memperkirakan karhutla dapat menghilangkan potensi penerimaan pajak daerah hingga Rp4,06 triliun.

"Jadi ketika ada Dirjen Pajak bilang bahwa mohon bantuannya kita bayar pajak lebih patuh karena ada kekurangan 514 triliun, hari ini kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pemerintah yang tidak taktis, strategis, dan responsibilitas dalam menangani karhutla itu menghasilkan 565 triliun," ujarnya.

Galau menilai besarnya kerugian tersebut tidak sebanding dengan kapasitas anggaran pemerintah untuk menangani bencana. Dia menyebut anggaran akumulatif empat kementerian dan lembaga yang bergerak di sektor kebencanaan hanya sekitar Rp6,3 triliun, dengan sebagian anggaran digunakan untuk kebutuhan dukungan manajemen.

"Jadi dana taktis yang bisa dialokasikan 3 triliun untuk kemudian membiayai ongkos-ongkos kerusakan yang terjadi hari ini," katanya.

Karena itu, CELIOS mendorong pemerintah menetapkan karhutla 2026 sebagai bencana nasional. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah pusat mengambil tanggung jawab lebih besar dalam penanganan dampak dan pemulihan masyarakat terdampak.

Galau juga meminta pemerintah mengevaluasi perizinan usaha di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, termasuk melakukan audit terhadap perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com