- Bank Indonesia menurunkan Giro Wajib Minimum sebesar dua persen secara bertahap untuk menjaga likuiditas perbankan.
- Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan kebijakan tersebut pada acara Financial Forum 2026 hari Minggu.
- Pelonggaran likuiditas melalui Giro Wajib Minimum dan insentif makroprudensial terbukti berhasil meningkatkan penyaluran kredit baru.
Suara.com - Bank Indonesia (BI) menggulirkan pelonggaran kebijakan likuiditas melalui pemangkasan Giro Wajib Minimum (GWM) dan penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) guna menjaga ruang penyaluran kredit perbankan tetap ekspansif.
Langkah ini ditempuh sebagai penyeimbang setelah BI mengerek suku bunga acuan BI-Rate ke level 6 persen dari sebelumnya 5,75 persen.
Gubernur BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa kompleksitas tantangan ekonomi saat ini tidak memungkinkan bank sentral hanya bertumpu pada satu instrumen kebijakan semata.
"Jadi kita menggunakan bauran kebijakan ya karena permasalahan yang dihadapi sangat kompleks sekali. Jadi tidak mungkin hanya mengandalkan satu kebijakan saja," ujar Destry dalam acara Financial Forum 2026, dikutip Minggu (22/11/2026).
Dari sisi pengelolaan likuiditas, BI memangkas rasio GWM perbankan secara bertahap sebesar 200 basis poin (bps), dari sebelumnya 9 persen menjadi 7 persen.
Tahap pertama berupa penurunan GWM sebesar 1 persen telah diberlakukan pada 1 November 2026, dan akan disusul penurunan 1 persen berikutnya pada 1 Desember 2026.
Destry memaparkan, pemangkasan GWM pada awal November telah menyuntikkan tambahan likuiditas ke sistem perbankan sekitar Rp 89,9 triliun. Tambahan pasokan dana tersebut efektif memperkuat likuiditas jangka pendek perbankan sekaligus menjaga suku bunga pasar uang antarbank (IndONIA) tetap relatif stabil.
Insentif KLM Tembus Rp466,2 Triliun
Selain pelonggaran GWM, BI memaksimalkan instrumen KLM dengan memberikan insentif pengurangan GWM hingga sebesar 5 persen bagi bank-bank yang aktif menyalurkan pembiayaan ke sektor prioritas maupun sektor strategis pemerintah.
Hingga November 2026, total insentif likuiditas KLM yang telah dikembalikan BI kepada perbankan mencapai Rp 466,2 triliun, atau setara dengan 5,16 persen dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan.
Destry menilai bauran insentif tersebut terbukti berdampak langsung terhadap penambahan kredit baru di lapangan, seiring dengan terus meningkatnya jumlah debitur.
"Alhamdulillah kita bisa melihat adanya penambahan kredit baru ya, sebagai contoh untuk pertanian, industri, dan hilirisasi ada peningkatan kredit dari Rp 214 triliun menjadi Rp 232 triliun, kemudian perumahan dari sebelumnya Rp 40 triliun menjadi Rp 63 triliun," jelas Destry.