Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes

Kamis, 19 November 2026 | 12:44 WIB
Koperasi Desa Merah Putih (bantenprov.go.id)
BACA 10 DETIK
  • Ombudsman RI menemukan berbagai kendala lahan dan perizinan pada proyek Koperasi Desa Merah Putih di beberapa daerah.
  • Direktur Eksekutif MTI Ahmad Jilul menyatakan program tersebut lemah dalam perencanaan dan tanpa kajian kelayakan publik.
  • MTI mendesak Presiden menghentikan sementara pembangunan koperasi baru hingga audit independen dan evaluasi menyeluruh selesai dilaksanakan.

Suara.com - Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) menilai temuan Ombudsman RI terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) baru menunjukkan sebagian kecil persoalan dalam program tersebut.

Direktur Eksekutif MTI, Ahmad Jilul Qur'ani Farid, mengatakan masalah lahan dan perizinan yang tersendat hanyalah gejala. Menurutnya, akar persoalan justru terletak pada perencanaan program sejak awal.

Ia menilai program KDKMP lemah dalam perencanaan karena tidak melibatkan partisipasi warga, tidak berbasis bukti, serta dijalankan melalui Instruksi Presiden (Inpres) tanpa didukung regulasi tata kelola yang memadai.

"Karena itu, perbaikan di setiap lokasi saja tidak akan cukup. Yang harus dibenahi adalah cara program ini diputuskan, dibiayai, dan diawasi," kata Farid dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Sebelumnya, hasil tinjauan Ombudsman terhadap 14 koperasi di enam daerah menemukan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan lahan dan perizinan.

Di Kota Tual, misalnya, lokasi lahan koperasi desa belum dipastikan. Di Kabupaten Mamuju, lahan koperasi berbatasan langsung dengan rawa, sedangkan di Kota Batam, lokasi koperasi sulit dijangkau.

Sementara di Kabupaten Purworejo, persoalan muncul dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Ombudsman juga mencatat delapan laporan masyarakat. Enam laporan telah ditutup, sedangkan dua lainnya masih dalam pemeriksaan.

Lembaga tersebut turut menekankan perlunya kejelasan serah terima gerai, pihak yang bertanggung jawab atas biaya listrik dan air, serta keterbukaan informasi pembangunan.

MTI menilai berbagai persoalan tersebut bukan kasus yang berdiri sendiri. Menurut Farid, masalah di lapangan berakar dari keputusan yang dibuat di tingkat pusat tanpa cukup mempertimbangkan kondisi desa.

"Pemerintah pusat menetapkan target sekitar 80.000 koperasi dengan potensi pengerahan dana hingga Rp240 triliun, tanpa kajian kelayakan yang terbuka bagi publik," kata Farid.

Ia juga menyoroti persyaratan luas lahan 1.000 meter persegi yang diberlakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi setiap daerah.

"Seorang kepala desa mengaku diminta tentara untuk segera menyediakan lahan tersebut. Di Pulau Jawa, lahan sawah akhirnya menjadi pilihan yang paling mudah dan cepat," ujar Farid.

Menurut Farid, persoalan lahan dan perizinan tersebut menunjukkan bahwa pengejaran target program berisiko mengesampingkan kepatuhan terhadap hukum.

Berdasarkan kajian MTI, terdapat tiga titik risiko dalam siklus kebijakan KDKMP.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com