Jangan Fokus Besaran Upah, Menaker Minta UMK Bisa Buat Buruh Sejahtera

Minggu, 22 November 2026 | 17:12 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. [Suara.com/Alfian Winanto]
BACA 10 DETIK
  • Menaker menekankan pentingnya keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja, keberlangsungan usaha, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.
  • Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan kepala daerah diminta memperhitungkan tingkat inflasi, kebutuhan hidup pekerja, produktivitas, serta kemampuan perusahaan.
  • Perbedaan pandangan dalam pembahasan upah dinilai wajar, tetapi harus diselesaikan melalui musyawarah agar menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua pihak.

Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta semua pihak jangan terlalu fokus untuk pada besaran kenaikan upah dalam proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2027.

Menurut dia, proses penetapan UMK 2027 harus berfokus pada kesejahteraan para pekerja hingga keberlangsungan usaha.

"Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari besaran kenaikan upah, tetapi juga kemampuannya meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjaga keberlangsungan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja," ujarnya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Yassierli mengatakan, penetapan upah minimum merupakan instrumen penting negara untuk menjamin penghidupan yang layak bagi pekerja dan buruh, tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.

Sejumlah buruh berjalan keluar dari pabrik di Karawang, Jawa Barat. (Dok ANTARA)

Ia meminta Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota bersama para bupati dan wali kota mengedepankan musyawarah secara objektif dengan memperhitungkan tingkat inflasi, kebutuhan hidup pekerja, produktivitas, serta kemampuan perusahaan.

"Kebijakan pengupahan harus bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja dengan kelangsungan bisnis dan penciptaan lapangan kerja. Kita tidak ingin aturan ini justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha ataupun mengurangi daya beli pekerja untuk meraih kehidupan yang lebih layak," katanya.

Menurut Yassierli, perbedaan pandangan antara serikat pekerja dan kalangan pengusaha selama perumusan upah di tingkat kabupaten/kota merupakan hal yang wajar. Namun, ia mendorong agar perbedaan tersebut diselesaikan melalui dialog sosial guna mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

Selain itu, ia mengingatkan pemerintah daerah agar tetap berpedoman pada regulasi ketenagakerjaan yang berlaku dan selaras dengan kondisi ekonomi terkini.

Menaker juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur di tingkat provinsi—mulai dari serikat pekerja, pengusaha, akademisi, hingga pemerintah daerah—yang telah menuntaskan pembahasan UMP dan UMSP 2027 melalui kajian dan dialog.

"Kesejahteraan buruh harus terus diperjuangkan, dunia usaha harus tetap tumbuh, dan kesempatan kerja harus semakin terbuka," pungkas Yassierli.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com