UU Ketenagakerjaan Baru Berlaku, Pengusaha Kecil Sah Bayar Gaji Setengah dari UMR?

Jum'at, 20 November 2026 | 19:35 WIB
Sejumlah buruh berjalan keluar dari pabrik di Karawang, Jawa Barat. (Dok ANTARA)
BACA 10 DETIK
  • UU Nomor 27 Tahun 2026 mengecualikan kewajiban upah minimum bagi sektor usaha mikro dan kecil melalui kesepakatan minimal 50 persen.
  • Kebijakan kelonggaran upah tersebut dikhawatirkan merugikan pekerja karena ketimpangan posisi tawar serta potensi manipulasi status badan usaha.
  • Pasal 145 mengatur sanksi administratif bagi pemberi kerja usaha mikro dan kecil yang melanggar ketentuan batas bawah pengupahan tersebut.

Suara.com - Pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memunculkan diskursus hangat di kalangan pekerja dan pengamat ketenagakerjaan, terutama menyangkut skema pengupahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Regulasi terbaru tersebut secara eksplisit memberikan pengecualian kewajiban pembayaran upah minimum bagi sektor UMK, sehingga pengusaha pada kategori ini diperbolehkan membayarkan gaji pekerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan batas paling rendah sebesar 50 persen dari standar upah minimum yang berlaku di wilayah setempat.

Kebijakan kelonggaran upah bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil ini memicu kekhawatiran luas di kalangan serikat pekerja maupun kelompok advokasi buruh.

Skema pengupahan berbasis kesepakatan tersebut dinilai berpotensi membuka celah bagi pemberi kerja untuk menekan standar gaji karyawan, mengingat adanya ketimpangan posisi tawar yang cukup tajam antara pihak pengusaha dan pencari kerja.

Di tengah ketatnya persaingan mendapatkan pekerjaan di berbagai kota besar maupun daerah, para pekerja yang sedang terdesak kebutuhan ekonomi dikhawatirkan tidak memiliki daya tawar untuk menolak besaran upah rendah yang ditawarkan oleh pemberi kerja.

Sorotan kritis terhadap pasal pengupahan tersebut salah satunya disuarakan oleh perwakilan Departemen Politik Perempuan Mahardhika, Eka Pratiwi. Ia menilai bahwa kelonggaran aturan dalam beleid ketenagakerjaan yang baru ini sangat berisiko merugikan kesejahteraan pekerja karena melegitimasi ruang bagi pengusaha untuk memberikan upah jauh di bawah standar kelayakan hidup minimum yang telah ditetapkan pemerintah.

"Saya pikir ini bisa menjadi celah karena kita tahu bahwa antara buruh dan pemberi kerja atau pengusaha ini kita memiliki ketimpangan relasi kuasa yang besar begitu," kata Eka dalam konferensi pers Koalisi Rakyat untuk Kerja Layak (KOLAK) yang digelar secara daring, Jumat (20/11/2026).

Lebih jauh, Eka menggarisbawahi potensi penyalahgunaan regulasi oleh oknum pelaku usaha yang semata-mata ingin memangkas komponen biaya tenaga kerja. Ia mengkhawatirkan aturan pengecualian ini akan memicu fenomena manipulasi status badan usaha, di mana pihak-pihak tertentu sengaja memposisikan atau mendaftarkan entitas bisnisnya ke dalam klasifikasi usaha skala kecil agar terbebas dari kewajiban membayar upah minimum sesuai ketentuan daerah.

"Ini membuka celah bagi siapa pun untuk mendaftarkan dirinya sebagai pengusaha mikro dan menengah begitu," ujarnya.

Menurut Eka, kerentanan yang ditimbulkan dari skema upah kesepakatan di bawah standar minimum tersebut wajib menjadi perhatian serius pemerintah. Pasalnya, kelompok pekerja—termasuk di dalamnya kalangan buruh perempuan—selama ini sudah menghadapi tantangan berlapis ketika berupaya memperjuangkan pemenuhan hak-hak normatif mereka di lingkungan kerja. Memberikan ruang legal bagi pembayaran upah di bawah standar minimum dikhawatirkan kian menyudutkan posisi pekerja yang tidak memiliki banyak alternatif lapangan pekerjaan.

"Saya pikir ini seperti membiarkan situasi kesulitan yang dihadapi oleh buruh termasuk di antaranya adalah buruh perempuan di lapangan gitu ketika dalam memperjuangkan hak-haknya," ungkapnya.

Aturan Upah UMK dalam Pasal 144 dan Sanksi Pasal 145

Secara yuridis, mekanisme pengupahan khusus bagi sektor usaha mikro dan kecil tersebut tertuang secara terperinci dalam Pasal 144 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Ayat dalam pasal tersebut menegaskan bahwa ketentuan kewajiban upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil, sehingga nominal upah ditetapkan melalui mekanisme kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja atau buruh yang bersangkutan.

Kendati berbasis kesepakatan kedua belah pihak, pembentuk undang-undang tetap memasang pagar pembatas agar besaran gaji tidak ditetapkan secara sewenang-wenang. Kesepakatan upah di lingkungan UMK memiliki batas bawah mutlak, yakni paling sedikit harus mencapai 50 persen dari besaran upah minimum yang berlaku.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com