- Anggota DPD RI Hilmy Muhammad mengkritik pembengkakan struktur eksekutif pemerintahan Prabowo Subianto pada Sabtu, 3 Oktober 2026.
- Ia menilai jabatan wakil menteri koordinator dan anggota Wantimpres yang masif berisiko memperpanjang birokrasi pemerintahan.
- Ekspansi birokrasi tersebut dinilai bertentangan dengan janji efisiensi anggaran serta menuntut transparansi dampak kesejahteraan rakyat.
Suara.com - Anggota Komite II DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta, Hilmy Muhammad memberikan kritik keras terhadap pembengkakan struktur eksekutif di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mempertanyakan urgensi pembentukan jabatan berlapi seperti wakil menteri koordinator hingga membengkaknya anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dinilai bertolak belakang dengan janji efisiensi birokrasi dan anggaran.
"Secara prinsip, kami tidak mempermasalahkan hak prerogatif Presiden dalam mengangkat pejabat negara. Namun, pertanyaannya adalah apakah semua jabatan ini memang sedemikian diperlukan bagi peningkatan kinerja pemerintahan? Publik berhak kritis dan menuntut akuntabilitas," kata Gus Hilmy sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/10/2026).
Secara khusus, Gus Hilmy menyoroti posisi wakil menteri koordinator sebagai kejanggalan struktural.
Menurut dia, lembaga koordinatif tidak seharuskanya memiliki wakil sebab berisiko memperpanjang rantai birokrasi.
"Jabatan menko itu kan lebih bersifat koordinatif, masa juga harus punya wakil? Kalau di tingkat koordinasi saja ada wakilnya, ini justru berisiko memperpanjang birokrasi yang seharusnya dipangkas,” ujarnya.
Selain itu, ia mengkritik pelembagaan Wantimpres yang dinilai terlalu masif di tengah banjirnya posisi wakil menteri.
Menurut Pengasuh Ponpes Krapyak Yogyakarta tersebut, masukan strategis yang bersifat insidental tidak perlu dijadikan jabatan permanen berskala besar.
"Ada Watimpres sedemikian banyak, apa ya memang sedemikian diperlukan? Apalagi banyak kementerian yang punya wakil-wakil menteri. Buat apa? Kalau sifatnya dadakan, kan Presiden bisa minta beberapa pakar untuk meminta saran dan analisis mereka," cecarnya.
Ia menilai ekspansi birokrasi ini mencederai komitmen awal pemerintah.
"Ini semua justru tidak sesuai dengan prinsip efisiensi yang digaungkan oleh Presiden di awal pemerintahan," tegasnya.
Lebih jauh, Gus Hilmy mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan dari setiap kebijakan pengangkatan pejabat negara bukanlah sekadar formalitas struktur atau bagi-bagi posisi.
Namun lebih kepada dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat secara signifikan.
"Yang kemudian diharapkan dari pengangkatan itu semua adalah ada kenaikan signifikan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau nggak, buat apa?" tandasnya.
"Rakyat perlu mengawasi dan menagih kesungguhan Presiden soal transparansi dan output pengangkatan ini yang memberi dampak signifikan bagi masyarakat," imbuhnya.