-
PSSI memberhentikan Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum FFI dan menunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt.
-
Michael Sianipar menolak keputusan sepihak itu karena kepengurusannya mengantongi pengesahan resmi dari Kemenkum.
-
Kubu Michael mengancam akan melaporkan pembuat surat penunjukan Plt ke Kemenkum dan pihak kepolisian.
Suara.com - Konflik di tubuh Federasi Futsal Indonesia (FFI) semakin memanas setelah PSSI memberhentikan Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum pada Kamis (12/11/2026). Michael Sianipar tidak menerima begitu saja keputusan tersebut.
Ia bahkan menegaskan masih menganggap dirinya sebagai Ketua Umum FFI yang sah karena berpegang pada surat keputusan (SK) kepengurusan dari Kementerian Hukum (Kemenkum) serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.
Pemberhentian Michael tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.
Namun, Michael menilai perubahan kepengurusan FFI tidak bisa dilakukan secara sepihak. Menurutnya, setiap pergantian kepemimpinan harus mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam AD/ART organisasi.
"(Masih jadi Ketum FFI) betul," kata Michael, dikutip dari Antara, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa kepengurusan FFI yang dipimpinnya memiliki SK dari Kemenkum dan AD/ART yang telah disahkan. Karena itu, setiap upaya perubahan kepengurusan harus mengikuti aturan organisasi.
"Jadi kalau bicara soal perubahan di dalam kepengurusan di FFI, itu aturannya mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Futsal Indonesia yang dilindungi oleh Kemenkum. Di AD/ART FFI ada aturan-aturan terkait penyampaian aspirasi, termasuk mengajukan kongres luar biasa," ucap Michael.
Michael bahkan menyebut upaya mengganti kepengurusan tanpa mengikuti prosedur organisasi sebagai tindakan ilegal.
"Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal," katanya.
Tak hanya mempersoalkan keputusan pemberhentian, Michael juga menanggapi penunjukan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Vivin Cahyani, sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua FFI.
Ia mengaku belum menerima komunikasi langsung dari PSSI terkait penunjukan tersebut.
Michael pun menegaskan pihaknya siap menempuh jalur hukum apabila keputusan penunjukan Plt benar-benar diberlakukan.
"Bila itu terjadi, maka itu adalah suatu penunjukan yang ilegal. Kami dari Federasi Futsal Indonesia akan melaporkan siapa pun yang membuat surat itu kepada Kementerian Hukum dan sampai ke pihak kepolisian," ucapnya.
Sementara itu, PSSI melalui surat keputusan yang diterbitkan pada Kamis (12/11/2026) menyatakan penetapan Ketua Umum FFI periode 2024-2028 tidak lagi berlaku.
"Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan terkait penetapan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Periode 2024 s.d 2028 dinyatakan tidak berlaku lagi," tulis PSSI.
Dalam surat yang sama, PSSI juga menunjuk Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas Ketua Asosiasi Futsal Indonesia/Federasi Futsal Indonesia.
"Menunjuk Saudari Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Ketua Asosiasi Futsal Indonesia / Federasi Futsal Indonesia," tulis PSSI dalam salinan surat keputusan tersebut.