- Ketua Umum Partai Demokrat AHY berpesan agar dinamika politik tidak mengganggu kehidupan rakyat pada Jumat, 13 November 2026.
- Partai Demokrat menyatakan tidak mengajukan nama calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan pasca pengunduran diri Gibran.
- Demokrat menyerahkan pengusulan dua nama kepada Presiden Prabowo dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih wakil presiden.
Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyo (AHY) berpesan jangan sampai dinamika politik yang terjadi menggangu kehidupan rakyat. Ia juga menegaskan agar spekulasi tidak mendahului konstitusi.
Pesan itu disampaikan AHY merespons dinamika politik terkini, menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Terbaru, setelah Gibran berhenti. Dinamika politik terkini menanti soal dua nama usulan Presiden Prabowo Subianto ke MPR untuk mengisi kursi kosong wakil presiden.
"Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi," kata AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Melalui konferensi pers tersebut, AHY sekaligus menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak mengajukan nama calon wakil presiden, seiring kursi RI 2 yang kosong ditinggal mundur Gibran.
"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden," kata AHY.
AHY mengatakan, Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Ole karena itu, AHY menegaskan bahwa Demokrat menyerahkan proses pengusulan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih.
"Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta," kata AHY.
AHY lantas mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan