- Aparat keamanan diduga memasuki kawasan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta usai demonstrasi berujung kericuhan pada 10 November 2026.
- Rektor UGM Ova Emilia mengeluarkan pernyataan resmi pada 11 November 2026 untuk menegaskan komitmen menjaga ruang akademik.
- Tindakan aparat keamanan di lingkungan perguruan tinggi harus mematuhi prinsip hukum demi melindungi kebebasan akademik mahasiswa.
Suara.com - Kehadiran aparat keamanan di lingkungan perguruan tinggi kerap memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan negara dalam menjaga ketertiban dan melindungi kebebasan akademik.
Kampus bukan sekadar tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, melainkan ruang bagi mahasiswa dan sivitas akademika untuk mengembangkan pemikiran kritis, berdiskusi, serta menyampaikan pendapat tanpa tekanan.
Karena memiliki fungsi akademik dan otonomi kelembagaan, tindakan aparat kepolisian maupun militer di lingkungan perguruan tinggi tidak seharusnya dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa mempertimbangkan hak warga kampus.
Perhatian terhadap persoalan ini kembali menguat setelah muncul laporan mengenai pengepungan dan dugaan masuknya aparat ke kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, seusai demonstrasi pada 10 November 2026.
Aturan Kampus Jadi Kawasan Netral
Prinsip perlindungan kampus berkaitan erat dengan kebebasan akademik dan otonomi perguruan tinggi yang dijamin dalam kerangka hukum Indonesia.
Pasal 28 UUD 1945 menjadi salah satu dasar konstitusional yang menjamin hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, termasuk ketika hak tersebut dijalankan oleh mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur otonomi perguruan tinggi dalam mengelola lembaganya, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Otonomi tersebut penting karena kampus membutuhkan ruang yang aman dan independen agar proses pendidikan, penelitian, diskusi, serta penyampaian kritik dapat berlangsung tanpa intervensi yang tidak semestinya.
Dalam konteks penegakan hukum, aparat kepolisian tidak dapat menjadikan kewenangan menjaga keamanan sebagai alasan untuk memasuki lingkungan kampus secara bebas tanpa memperhatikan dasar tindakan dan situasi yang dihadapi.
Keberadaan dugaan tindak pidana nyata atau kondisi darurat yang mengancam keamanan dan ketertiban umum dapat menjadi alasan bagi aparat untuk memasuki lingkungan kampus.
Sebaliknya, apabila tidak terdapat ancaman kriminal maupun keadaan darurat, tindakan aparat memasuki kampus tanpa izin atau koordinasi yang jelas berpotensi bertentangan dengan prinsip otonomi akademik.
Artinya, perlindungan kampus sebagai ruang akademik bukan berarti perguruan tinggi menjadi wilayah yang kebal terhadap hukum, melainkan memastikan setiap tindakan aparat memiliki alasan yang sah dan dilakukan secara proporsional.
Prinsip tersebut juga berkaitan dengan penggunaan kekuatan oleh aparat yang harus mengutamakan keselamatan masyarakat, mempertimbangkan tingkat ancaman, serta tidak dilakukan secara berlebihan.
Dalam standar internasional mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum, prinsip dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan bahwa penggunaan kekuatan harus menjadi pilihan terakhir dan sebanding dengan ancaman yang dihadapi.
Karena itu, penggunaan gas air mata maupun peluru karet tidak dapat dilakukan sembarangan, terutama apabila tindakan tersebut berisiko mengenai mahasiswa, tenaga pendidik, petugas kampus, dan masyarakat yang tidak terlibat dalam kericuhan.