-
Kemenkum menegaskan pergantian ketua FFI harus melalui mekanisme Kongres Luar Biasa.
-
Michael Sianipar menyebut penjelasan kementerian memperkuat keabsahan hasil KLB 2024.
-
Pengurus sah mempertanyakan dasar administratif pemblokiran akses SABH FFI.
Suara.com - Michael Sianipar menanggapi pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) FFI oleh Kementerian Hukum (Kemenkum). Ia menilai penjelasan Kemenkum justru mempertegas bahwa pergantian ketua umum harus dilakukan melalui Kongres Luar Biasa (KLB).
Michael merujuk pada keterangan Kemenkum yang menyebut perubahan kepengurusan FFI hanya dapat diproses setelah pelaksanaan KLB.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa pergantian ketua umum tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan surat keputusan (SK) dari PSSI.
“Membaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB," Kata Michael dalam keterangannya.
"Saya pikir ini justru memperkuat status quo bahwa SK Kemenkum yang sah adalah yang kepemimpinan FFI hasil Kongres Luar Biasa 2024 dan hasil KLB tersebut tidak bisa dianulir begitu saja,” jelasnya.
Ia menilai, apabila pergantian ketua umum bisa dilakukan hanya melalui surat dari PSSI, Kemenkum semestinya langsung memproses perubahan tersebut. Namun, Kemenkum justru menekankan perlunya KLB sebagai bagian dari mekanisme pergantian kepengurusan.
Michael pun mengapresiasi penegasan Kemenkum mengenai pentingnya tertib administrasi.
Dia menegaskan perubahan kepemimpinan FFI harus mengikuti ketentuan dalam AD/ART organisasi.
“Saya berterima kasih Kemenkum menyampaikan harus tertib administrasi. Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal. Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa dan itu diatur di AD/ART FFI yang juga sah dan terdaftar di Kementerian Hukum,” tambah Michael.
Terkait pemblokiran akses SABH, Michael juga menyinggung Permenkumham Nomor 28 Tahun 2016, khususnya Pasal 8.
Dalam aturan tersebut, menurut dia, pemblokiran akses perkumpulan dapat dilakukan berdasarkan bukti pendaftaran gugatan atau sengketa maupun permintaan dari instansi pemerintah dan/atau penegak hukum.
Dia menyebut pihaknya masih perlu memastikan dasar administratif yang digunakan Kemenkum untuk melakukan pemblokiran tersebut.
“Terkait dasar pemblokiran akses itu sendiri, saya kira itu bagian dari hal administratif, yang bisa ditanyakan ke staf terkait di Kemenkum. Apakah ada surat instansi pemerintah yang meminta atau adanya gugatan sengketa, karena persyaratan tersebut harus dipenuhi."
"Kalau mengacu ke aturan, artinya ada pengakuan bahwa sedang terjadi sengketa. Terkait dengan sengketa ini, dari pihak kami sebagai Pengurus FFI yang sah, kami sudah ajukan Surat Keberatan dan Laporan ke Komite Etik PSSI. JIka diperlukan, tentu kami bisa melaporkan ke BAKI hingga ke Court of Arbitration for Sports di bawah FIFA,” tambah Michael.
Sebelumnya, FFI telah mengirimkan surat keberatan dan laporan kepada Komite Etik PSSI.
Laporan tersebut berkaitan dengan keputusan PSSI yang menunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum FFI melalui SK secara sepihak. Michael menilai keputusan itu tidak memiliki dasar yang sesuai dengan Statuta PSSI.
FFI juga menyatakan akan menunggu tindak lanjut dari Komite Etik PSSI untuk menyelesaikan polemik tersebut. Di sisi lain, Michael menegaskan pihaknya tetap meminta agar setiap perubahan kepengurusan dilakukan melalui prosedur yang berlaku.
“Kemenkum hanya akan memproses pergantian Ketua Umum jika ada KLB melalui prosedur yang sah sesuai AD/ART FFI yang diakui Kemenkum. Selain Surat Keberatan, paralel kami juga menunggu tindaklanjut Komite Etik untuk membuka permasalahan SK ilegal Pimpinan PSSI ini,” tutup Michael.