Polemik Futsal vs PSSI Semakin Panas, Michael Sianipar Resmi Laporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi

Selasa, 17 November 2026 | 13:13 WIB
Sekjen PSSI, Yunus Nusi. [ANTARA/Ho/PSSI]
BACA 10 DETIK
  • Ketua Umum FFI Michael Sianipar melaporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI.

  • Laporan ini menggugat cacat prosedur pencabutan mandat FFI dan penunjukan Vivin Cahyani sebagai Plt.

  • FFI mendesak investigasi dokumen rapat Exco, verifikasi 48 surat KLB, serta menembuskan aduan ke FIFA.

FFI mengaku menerima informasi mengenai dugaan adanya anggota Exco PSSI yang juga menjabat sebagai Plt Ketua PSSI Provinsi. 

Oknum tersebut diduga menggalang atau menekan sejumlah Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) agar mengajukan permohonan KLB FFI.

FFI mempertanyakan keterlibatan pihak tersebut dalam pengambilan keputusan di rapat Exco tanpa deklarasi konflik kepentingan. Mereka merujuk Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) Statuta PSSI.

Keempat, FFI menilai penunjukan Plt Ketua FFI yang sekaligus diberi mandat untuk menyelenggarakan KLB Pemilihan FFI berpotensi mengganggu independensi asosiasi anggota.

Menurut FFI, mekanisme tersebut berpotensi mengambil alih kewenangan internal organisasi dan mencederai prinsip kebebasan asosiasi dari campur tangan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k dan l serta Pasal 14 ayat (1) huruf b Statuta PSSI.

Michael menegaskan pihaknya tidak menutup pintu terhadap penyelenggaraan KLB selama seluruh tahapan dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

“FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta," katanya dalam rilis resmi. 

"Pengaduan ini adalah ikhtiar menjaga marwah konstitusi sepak bola dan futsal nasional agar setiap pejabat organisasi tunduk pada prinsip fair play, integritas, dan aturan yang disepakati bersama," tegas Michael Victor Sianipar.

Lebih lanjut, Michael menyebut persoalan ini tidak hanya menyangkut kepentingan FFI. Ia mengaku menerima komunikasi dari sejumlah asosiasi anggota PSSI yang turut mempertanyakan penerbitan SK tersebut.

Menurutnya, laporan kepada Komite Etik diharapkan dapat menjadi upaya pengawasan agar persoalan serupa tidak terjadi terhadap asosiasi anggota PSSI lainnya.

“Jujur saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di Futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepakbola Indonesia juga," jelasnya. 

"Tentu saya berkewajiban menjaga integritas dan marwah FFI sebagai Asosiasi, tapi lebih dari itu saya juga melihat laporan ke Komite Etik ini karena kami ingin PSSI sebagai organisasi nasional juga memiliki sistem pengawasan yang bekerja untuk kebaikan semua unsur dan anggota di dalam keluarga besar Sepakbola Indonesia,” tambah Michael.

Dalam laporan tersebut, FFI juga meminta pembentukan tim investigasi khusus untuk memeriksa sejumlah dokumen dan pihak terkait.

Pemeriksaan yang diminta mencakup dokumen rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026, verifikasi terhadap 48 surat permohonan KLB, serta pemeriksaan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan SK.

FFI menilai Komite Etik memiliki independensi sebagai salah satu badan yudisial PSSI. Hal itu merujuk Pasal 75 ayat (9) Statuta PSSI yang menyebut keputusan badan tersebut tidak dapat diintervensi organ PSSI lainnya.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, FFI juga telah mengirimkan tembusan laporan kepada FIFA dan AFC.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com