- Michael Sianipar melaporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik terkait pencopotan dirinya.
- Yunus Nusi mengungkap pelanggaran internal FFI, termasuk pengesahan aturan dan pemecatan sekjen yang menyalahi statuta.
- Yunus Nusi memilih menahan diri untuk tidak melaporkan balik Michael agar konflik organisasi tidak semakin meluas.
Suara.com - Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, akhirnya angkat bicara setelah dirinya dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dilaporkan Michael Sianipar ke Komite Etik.
Yunus tidak hanya menanggapi laporan tersebut, tetapi juga mengungkap sejumlah persoalan yang menurutnya terjadi di internal Federasi Futsal Indonesia (FFI) selama kepemimpinan Michael Sianipar.
Ia bahkan menilai ada beberapa hal yang sebenarnya bisa menjadi dasar bagi dirinya untuk melaporkan Michael ke Komite Etik.
Namun, Yunus mengaku memilih tidak mengambil langkah tersebut karena tidak ingin polemik antara PSSI dan FFI semakin meluas.
Sebelumnya, Michael melaporkan Yunus Nusi dan Erick Thohir karena mempersoalkan keputusan pencopotan dirinya dari jabatan Ketua Umum FFI.
Ia juga mempertanyakan penunjukan Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas ketua umum yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART federasi.
Menanggapi hal itu, Yunus menyinggung pelaksanaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil Kongres Futsal pada Mei lalu.
Menurutnya, aturan tersebut belum mendapatkan persetujuan dari PSSI Pusat.
Selain itu, Yunus turut mempersoalkan pemberhentian sekretaris jenderal FFI yang disebutnya tidak melalui mekanisme persetujuan sebagaimana diatur dalam Statuta PSSI.
“Harusnya saya yang segera melaporkan ketua umum ini kepada Komite Etik karena beberapa hal, satu, merealisasikan anggaran dasar/anggaran rumah tangga hasil kongres bulan Mei futsal yang lalu, belum ada persetujuan dari PSSI Pusat,” kata Yunus Nusi kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
Yunus menegaskan dirinya sebenarnya memiliki sejumlah keberatan terhadap keputusan dan dinamika organisasi FFI.
Meski demikian, ia memilih tidak membawa persoalan tersebut ke Komite Etik agar konflik tidak semakin berkepanjangan.
“Termasuk memecat sekretaris jenderal tanpa ada persetujuan sesuai dengan Statuta PSSI. Tapi itu tidak kita lakukan. Saya tidak melakukannya karena ini tidak akan baik, akan menjadi kisruh yang tidak akan berujung, maka saya diamkan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Yunus juga menjelaskan mekanisme penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di lingkungan FFI. Menurutnya, KLB bisa digelar apabila memenuhi persyaratan dukungan dari anggota federasi.
Ia menyebut pengajuan KLB harus melibatkan setidaknya setengah dari jumlah pemilik suara atau voters anggota FFI.