- OJK memproses skema pengembalian dana bagi investor korban pelanggaran tiga emiten di Gedung BEI pada Kamis (19/11/2026).
- Pejabat OJK Eddy Manindo Harahap menyatakan kalkulasi dilakukan untuk mencocokkan keuntungan ilegal pelanggar dengan kerugian riil investor.
- OJK mengenakan sanksi denda triliun rupiah kepada DSSA, BREN, dan CUAN akibat pelanggaran kepemilikan saham terpusat.
Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mematangkan skema restitusi atau pengembalian dana bagi para penanam modal yang menjadi korban dari praktik penyimpangan di pasar modal oleh beberapa perusahaan tercatat (emiten).
Saat ini, otoritas pengawas tersebut masih dalam tahap kalkulasi untuk menentukan besaran kompensasi yang berhak diterima oleh masing-masing investor.
Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap, menyampaikan bahwa proses ini memerlukan ketelitian ekstra. Pihaknya harus menyandingkan jumlah keuntungan ilegal yang diraup oleh para pelanggar dengan total kerugian riil yang ditanggung oleh nasabah.
"Semuanya masih dalam tahap pemrosesan. Kami perlu mengkalkulasi secara rinci besaran keuntungan yang tidak sah, nilai kerugian nasabah, serta memvalidasi daftar investor yang memang berhak menerima dana tersebut," ungkap Eddy saat ditemui awak media di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).
Eddy menambahkan, waktu penyelesaian yang cukup panjang ini disebabkan oleh banyaknya variabel yang perlu dianalisis secara mendalam. Terlebih lagi, kebijakan pengembalian dana ini merupakan langkah baru bagi OJK, sehingga mekanisme penyalurannya belum memiliki preseden dan masih dirumuskan secara hati-hati.
Terkait denda administratif, Eddy memastikan bahwa kewajiban pembayaran dari emiten pelanggar sejatinya sudah disetorkan kepada pihak OJK. Namun, tata cara distribusi dana tersebut ke kantong investor masih terus digodok.
"Pembayaran dendanya sudah selesai dan kita terima, tetapi teknis pembagian kepada investor ini yang sedang dihitung karena ini kasus perdana," jelasnya.
Hal senada turut ditegaskan oleh Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Agus Firmansyah.
Ia memastikan bahwa tim pengawas internal terus berupaya merampungkan perhitungan alokasi dana pengembalian, termasuk mengidentifikasi siapa saja investor yang menjadi korban serta nominal kompensasi yang akan mereka peroleh.
Tiga Emiten Pelanggar Aturan Kepemilikan Terpusat
Sebagai informasi, langkah restitusi ini merupakan buntut dari sanksi administratif berskala besar yang sebelumnya dijatuhkan OJK kepada tiga emiten. Ketiganya terbukti melakukan pelanggaran yang ditemukan saat proses pemeriksaan saham dengan rasio kepemilikan yang sangat terpusat (High Shareholding Concentration/HSC).
Ketiga perusahaan yang terseret kasus ini adalah PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
Total sanksi denda yang dijatuhkan mencapai lebih dari dua triliun rupiah. OJK menjatuhkan denda maksimal sebesar Rp1,5 triliun kepada DSSA terkait dugaan manipulasi transaksi perdagangan saham.
Sementara itu, denda sebesar Rp500 miliar dikenakan kepada BREN, dan Rp100 miliar untuk CUAN, akibat terbukti melakukan pelanggaran pada tahapan penawaran umum saham.