BRI & Kedubes Inggris Kolaborasi Genjot Literasi Digital UMKM di Lampung dan Jabar

Suara.com - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) terus berinovasi dalam mendukung UMKM Indonesia. Salah satunya, bersama dengan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta melalui Program Akses Digital yang menjalin kemitraan strategis dengan BRI Research Institute (BRIRIns) untuk meluncurkan Program Intensifikasi Pemberdayaan Digital bagi UMKM Perempuan dan Pemuda di Lampung dan Jawa Barat. Program ini secara resmi dibuka hari ini dengan tujuan mempercepat transformasi digital dan memperkuat kapasitas pelaku usaha mikro.

Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari program mentorship sebelumnya yang terbukti sukses, dengan fokus pada penguatan kompetensi digital dan bisnis para mentor UMKM. Program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif melalui pendampingan terfokus dan pengembangan kapasitas bagi pelaku usaha dari kelompok kurang terwakili di kedua provinsi tersebut.

Acara peluncuran menghadirkan diskusi panel yang melibatkan perwakilan sektor swasta dan mentor UMKM berpengalaman. Diskusi mengupas tuntas berbagai perspektif ahli, berbagi kisah sukses lapangan, serta sesi interaktif untuk membantu peserta memahami peran krusial solusi digital dalam pengembangan bisnis. Kegiatan ini sekaligus menjadi platform untuk menyosialisasikan program sekaligus menegaskan urgensi peningkatan literasi digital di kalangan UMKM.

Program komprehensif ini mencakup tiga komponen utama:

• Pelatihan intensif berbasis kompetensi
• Pendampingan berkelanjutan oleh mentor ahli
• Lokakarya interaktif dengan pendekatan kolaboratif ABCGM (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media)

Materi pelatihan mencakup berbagai aspek krusial:

• Pemanfaatan platform e-commerce
• Penyusunan strategi pemasaran digital
• Pembuatan laporan keuangan digital
• Penerapan manajemen bisnis berbasis data

Nilam Nirmala, Project Leader BRIRIns, menyatakan keyakinannya terhadap potensi program ini: "Meski baru dimulai, Program Intensifikasi Pemberdayaan Digital memiliki dampak strategis untuk memberdayakan UMKM perempuan dan pemuda di seluruh Indonesia. Melalui kolaborasi multisektor, kami membuka akses digitalisasi sekaligus meningkatkan kompetensi manajemen bisnis, pemasaran digital, dan adopsi fintech."

Testimoni nyata datang dari Ai Fuji, peserta dari Jawa Barat: "Program ini mentransformasi cara saya berbisnis. Pelatihan dan pendampingan memberi bekal keterampilan baru untuk memperluas usaha. Kini saya lebih percaya diri menggunakan tools digital dan siap mendukung pelaku UMKM lain di komunitas saya."

Untuk diketahui, BRI Research Institute (BRIRIns) adalah lembaga riset dan konsultasi yang didirikan oleh Bank Rakyat Indonesia, sebelumnya dikenal sebagai BRI Microfinance Center. BRIRIns berfokus pada kegiatan penelitian di bidang UMKM, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro. BRIRIns memberikan masukan serta berkontribusi dalam perumusan kebijakan, baik untuk pemerintah maupun para pemangku kepentingan.

Digital Access Programme (DAP) merupakan program strategis Pemerintah Inggris yang berkomitmen membangun ekosistem digital inklusif di Indonesia. Inisiatif ini secara khusus dirancang untuk menjembatani kesenjangan digital dengan menyediakan akses teknologi aman, terjangkau dan merata.

Baca Juga: Perusahaan BUMN Ini Dorong Ekonomi Lokal Melalui Program Ramadan

Program ini hadir sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan digitalisasi di Indonesia yang belum diimbangi dengan pemerataan akses.

Program ini sejalan dengan agenda prioritas pemerintah Indonesia dalam percepatan transformasi digital nasional. Kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan lokal menjadi kunci sukses implementasi DAP di berbagai wilayah di Indonesia.

"Melalui DAP, kami ingin memastikan bahwa manfaat revolusi digital dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil," ujar Duta Besar Inggris untuk Indonesia dalam pernyataan resminya.

Inisiatif ini telah berhasil menjangkau lebih dari 500.000 penerima manfaat di 15 provinsi sejak diluncurkan pada 2022, dengan target perluasan ke 10 provinsi tambahan pada 2025-2026.