Luhut Minta Semua Pejabat Pemda Sosialisasikan Kenaikan Harga BBM ke Masyarakat

SuaraCianjur.id- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) turut mensosialisasikan kenaikan harga BBM kepada masyarakat luas.

Seperti yang diketahui, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin kuat khususnya untuk BBM bersubsidi.

"Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, saya minta Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pangdam, Danrem dan seterusnya sosialisasikan untuk memberikan dukungan ini," kata Luhut, Selasa (30/8/2022).

Dirinya menyebut, pemerintah sudah mempelajari persiapan teknis, termasuk memperhitungkan dampak dari kenaikan harga BBM terhadap inflasi.

Tak hanya itu, sejumlah program pemerintah dalam hal bantuan sosial (bansos) yang akan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung tunai (BLT) maupun Bantuan Subsidi Upah (BSU).

"Dananya ada dan sekarang sedang dipersiapkan sehingga inflasi kita bisa jaga, bisa kita turunkan, saya kira semua akan jadi lebih baik," kata dia.

Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) supaya tepat sasaran. Diharapkan kebijakan ini, dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.

Seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (29/8) kemarin, usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan,” ujar Menkeu.

Baca Juga: Putri Candrawathi Ikut Reka Adegan Pembunuhan Brigadir J, Pakaian Serba Putih Jadi Sorotan, Kenapa?

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan sosial tambahan.

Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia.

“Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua,” kata Menkeu.

Kemudian Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran, masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu.

“Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” kata Sri Mulyani.

Ketiga, pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat.