Pacul PDIP Bicara Hukum Komunikasi dalam Kasus Johnny G Plate

SUARA CIANJUR - Pacul dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa setiap individu memiliki persepsi mereka sendiri terkait penentuan tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate, pada hari Rabu (17/5/23) lalu.

Seperti yang diketahui, Kejaksaan Agung secara resmi menetapkan Johnny G Plate sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait proyek pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022.

Penetapan Johnny G Plate sebagai tersangka tersebut menimbulkan persepsi bahwa hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghalangi Anies Baswedan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Pacul menyebut bahwa persepsi yang muncul terkait kasus ini merupakan hukum komunikasi, di mana ada pernyataan yang disampaikan oleh satu pihak sesuai dengan harapan penuturnya.

"Setiap orang punya persepsi yang disesuaikan dengan keinginannya, itu hukum komunikasi. Hukum komunikasi seseorang ingin mendengarkan apa yang ingin didengarkan seseorang akan mempresentasikan apa yang diinginkan. Kekawatirannya, harapannya, selalu begitu," kata Pacul saat ditemui wartawan.

Dia bahkan menyebut bahwa persepsi tersebut diutarakan sebagai bentuk kekhawatiran dari pihak tertentu.

Oleh karena itu, Pacul menyebut bahwa adanya isu penjegalan seiring dengan penetapan tersangka Johnny G Plate merupakan bentuk dari hukum komunikasi.

"Misalnya, apa gitu, anggaplah itu ‘wah ini langkah untuk menjegal saya’. Itu kekhawatiran. Persepsinya gitu," tegasnya.

Lebih lanjut, Pacul mengaku tidak bermaksud untuk mengomentari pernyataan Anies Baswedan yang meyakini tidak ada intervensi dalam penentuan tersangka Johnny G Plate. 

Baca Juga: Miris! Tidak Terawat dengan Baik, Ratusan Karya Seni di TBY Rusak

Namun, dia menyebut bahwa hukum komunikasi selalu mengaitkan suatu peristiwa dengan apa yang dikhawatirkannya.

"Saya tidak komentarin apa-apa Pak Anies loh ya. Tetapi saya mengatakan hukum komunikasi yang paling dasar adalah seseorang ingin mendengarkan apa yang ingin didengarkan, seseorang selalu mengkait-kaitkan dengan apa yang dia khawatirkan," katanya. (*)