MenkopUKM Jamin Nelayan Bisa Dapat Solar Sesuai Harga SPBU dengan Program Semacam Pertashop

Deli.Suara.com – Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki menjamin para nelayan lebih mudah untuk akses mendapatkan BBM bersubsidi jenis Solar. Para nelayan juga akan mendapat jaminan harga sesuai dengan SPBU Pertamina.

Menurutnya, saat ini para nelayan sulit mendapatkan akses Solar. Padahal, mayoritas biaya produksi merupakan Solar.

“Bagi nelayan Solar ini sangat penting, karena 60% biaya produksi adalah Solar. Kemudian akses Solar ini masih sulit, dari jalan pesisir hanya ada 388 SPBU,” katanya di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Menurutnya, selama ini akses nelayan untuk mendapatkan Solar hanya lewat pengecer. Sehingga, harganya sudah tidak sesuai dengan harga di SPBU yaitu Rp10 ribu. Padahal, harga Solar di SPBU hanya Rp6.800 per liter.

“Sekarang dengan memperbaiki rantai pasoknya, nelayan bisa dapat harga SPBU, lebih murah dibanding sekarang yang Rp10 ribu,” tuturnya. 

Teten menambahkan, pihaknya bersama Kementerian BUMN akan menggelar pilot project program ini di tujuh tempat.

Mengingat, model bisnis sudah terbentuk semacam Pertashop, dimana koperasi nelayan bisa membuat SPBU khusus bekerjasama dengan Pertamina. 

“Setelah Desember kita ngebut, sudah ada modelnya, semacam Pertashop, ini lebih mudah, ini business to business dari koperasi,” jelasnya.

Sebelumnya diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta suplai BBM bersubsidi untuk nelayan terjamin, sehingga aktivitas melaut tidak terganggu.

Baca Juga: Sandiaga Harapkan Ambon Jadi Episentrum Musik Dunia

“Dari hasil pengecekan di lapangan, kita melihat SPBN tadi tidak beroperasi. Informasi dari Pak Bupati karena kuota BBM bersubsidinya terbatas. Nelayan tadi juga menyampaikan keluhan soal Solar,” ungkap Trenggono di Kendal dalam keterangan pers nya.

Ia juga mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan PT Pertamina dan BPH Migas terkait pemenuhan pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan di Indonesia.

“Kita sudah list dan kita sudah sampaikan ke BPH Migas dan Pertamina, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama sudah bisa teratasi,” katanya.

Ia juga meminta kepolisian melakukan pengawasan optimal untuk menjamin penyaluran BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak.

Pengawasan ketat harus dilakukan mengantisipasi terjadinya kecurangan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan.

“Untuk wilayah Jateng, Pak Kapolda tadi sudah sampaikan siap melakukan pengawasan optimal dengan menurunkan tim ke lapangan termasuk ke SPBN. Ini untuk menjamin penyaluran BBM subsidi untuk nelayan aman dan benar-benar sampai ke nelayan langsung,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Kendal Dico Ganinduto menyampaikan SPBN di TPI Kendal tidak beroperasi di hari Minggu karena keterbatasan kuota. Tahun ini Pemkab Kendal mendapat kuota 7,601 kilo liter dan jumlah nelayan yang ada lebih dari 4.000 orang.

Karena itulah pihaknya mengatur waktu operasional SPBN dengan tidak beroperasi di hari Minggu meski aktivitas melaut tetap berlangsung.

“Kalau hari Minggu kami operasi, khawatirnya di hari kerja malah SPBN nya tidak beroperasi karena kuotanya kurang,” tandas Dico.

Sumber: Suara.com