Pimpinan tertinggi PSSI, Erick Thohir, terbuka terhadap anjuran Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI) yang menyarankan penundaan Liga 1 2023/2024 sebagai respons terhadap perilaku rasis yang dialami oleh beberapa anggota tim PSM Makassar.
Isu rasisme yang ditujukan kepada pemain terus mendapatkan sorotan dari berbagai pihak.
Pertandingan perdana Liga 1 2023/2024 yang mempertandingkan Persija Jakarta melawan PSM Makassar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin, 3 Juli 2023, menandai awal munculnya kasus tersebut.
Meskipun laga berlangsung tanpa insiden dan berakhir imbang dengan skor 1-1, beberapa pemain PSM Makassar, yakni Yakob Sayuri, Yuran Fernandes, dan Erwin Gutawa, menjadi sasaran komentar rasis oleh beberapa pengguna media sosial.
Dalam menanggapi hal ini, APPI berani menyatakan posisi mereka dan menyiapkan langkah hukum untuk oknum suporter yang bersikap rasis.
Bahkan ketiga pemain tersebut telah menyetujui untuk melibatkan masalah ini ke dalam sistem hukum.
Selain itu, APPI juga menyarankan agar PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) menghentikan sementara Liga 1 2023/2024 akibat kasus ini.
Merespons saran tersebut, Erick Thohir tampaknya mendukung penangguhan sementara Liga 1, meski ia memberikan jawabannya dengan nada bercanda.
“Iya setuju. Hahaha,” ungkap Erick Thohir dikutip hari Jumat (7/7/2023).
Baca Juga: Pemkab Bulukumba Siap Sukseskan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih
Namun, Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap perilaku rasis dan mengutuk tindakan tersebut.
Menurutnya, rasisme tidak sepatutnya ada di Indonesia, sebuah negara yang berdasarkan Pancasila.
Erick menekankan bahwa tindakan tegas harus diambil untuk memberikan sanksi kepada oknum suporter yang tidak bertanggung jawab tersebut.
Menteri berusia 53 tahun ini menekankan bahwa rasisme tidak dapat ditoleransi dan menyerukan tindakan cepat dan hukuman terhadap individu-individu yang bertanggung jawab, dengan harapan mereka akan merasa penyesalan dan insiden semacam ini tidak akan terjadi lagi di masa depan.
Berita Terkait
-
Renovasi JIS Dikaitkan Politik, Jakmania Tak Peduli: Yang Penting Persija Punya Kandang di Jakarta
-
Wujudkan VAR di BRI Liga 1, Erick Thohir Akui PSSI Rogoh Kocek Miliaran
-
Indra Sjafri Ditargetkan Bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia U-20 2025
-
PKS: Pemerintah Gengsi Pakai Karya Anies, Ketum PSSI Festivalisasi Kelemahan JIS
-
FIFA Akan Datangi Stadion Indonesia Jelang Piala Dunia U-17, Termasuk JIS?
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan