Cak Imin Jadi Cawapres Anies, Pemilih PKB Diprediksi Pindah ke Prabowo atau Ganjar

Pengamat politik Universitas Trunojoyo Mochtar W Oetomo menyoroti deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang dilaksanakan pada Sabtu (2/9/2023).

Menurutnya, pasangan itu sulit untuk meningkatkan elektabilitas. Terlebih, PKB yang berbasis massa Nahdlatul Ulama (NU) yang sebelumnya condong ke Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.

Selain itu, ia mempertimbangkan kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sudah terbentuk sebelumnya.

"Karena saya lihat cenderung lebih memilih Prabowo atau memilih Ganjar. Sekali lagi saya khawatir justru pemilih PKB itu justru berpindah ke Gerindra atau PDIP," ujarnya.

Lebih lanjut, Mochtar mengemukakan, pilihan capres-cawapres keduanya memiliki faktor perbedaan ideologis yang tajam.

"Kita sulit membayangkan, secara ideologis. Kita tahu bahwa antara PKB dengan kubu Anies antara PKB dan PKS itu seperti ada jarak ideologis. Jadi sulit membayangkan bagaimana pemilih PKB itu mau memilih Anies," sambungnya.

Kondisi tersebut dinilainya juga akan terjadi sebaliknya. Mochtar juga mengatakan, sulit membayangkan pendukung Anies mau bersama-sama berjalan beriring dengan PKB.

"Justru sebenarnya ini berisiko. Baik Anies maupun PKB sedikit banyak akan ditinggalkan oleh pemilihnya sehingga penting bagi koalisi NasDem-PKB ini untuk membangun narasi yang tepat ke masyarakat sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Apa sebenarnya urgensi dari pasangan Anies-Muhaimin ini sehingga justru tidak mengurangi suara Anies juga tidak mengurangi suara PKB," katanya.

Sebelumnya, Ketum Partai NasDem Surya Paloh memutuskan menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai pasangan calon Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Baca Juga: Atlet Bulu Tangkis Indonesia Percaya Diri Hadapi Indonesia Masters 2023

Informasi tersebut diumumkan melalui pernyataan resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, pada Kamis (31/8/2023).

Dalam surat pernyataan itu, Teuku Riefky menuliskan bahwa keputusan yang diambil secara sepihak itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati ketiga parpol.