KPK Gelar Mal Pelayanan Publik di Puspem Badung

Suara Denpasar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar festival Mal Pelayanan Publik (MPP) di area Pusat Pemerintah (Puspem) Badung, Bali.

Tercatat, 32 booth pelayanan publik yang siap digunakan untuk melayani masyarakat selama dua hari festival pada 24-25 November 2022.

Mal Pelayanan Publik ini juga menjadi ajang sosialisasi antikorupsi berikut pencegahannya kepada masyarakat.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, festival Mal Pelayanan Publik merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia 2022 yang dilaksanakan di Pulau Dewata.

Mal Pelayanan Publik ini yang beroperasi setiap hari senin sampai Kamis mulai pkl 8.30-15.30 WITA dan hari Jumat mulai pukul 8.00-11.30 WITA, itu memberikan fakta dan mempromosikan bahwa pelayanan kepada publik harus terbuka, cepat, dan transparan.
“Kebudayaan antikorupsi ketika diimplementasikan dalam layanan publik, itu rakyatnya senang, pembangunannya maju, dan iklim usahanya bagus.

Maka, jika layanan publik baik, prorakyat, dan berintegritas akan dapat menumbuhkan perekonomian,” papar dia kepada wartawan, Kamis (24/11/2022). 

Dalam festival MPP kali ini terdapat 32 booth yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

Dari jumlah tersebut, pengunjung juga bisa menyaksikan salah satu ruangan yang menampilkan sebanyak 18 prestasi Pemerintah Kabupaten Badung.

Dalam tata kelolanya, MPP Kabupaten Badung memberikan pelayanan publik berbasis Transparancy, Responbility, Upright, Sustainable, and Technology (TRUST). Hal tersebut merupakan tagline yang menjadi pegangan kuat Pemkab.

Baca Juga: Cara Daftar Program Tester Mi Pilot Xiaomi MIUI 13

Badung dalam memberikan layanan kepada masyarakat. KPK berharap hal serupa dapat dicontoh oleh pemerintah kota atau kbupaten lainnya di Indonesia agar sama-sama mampu memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakatnya.

Pelayanan yang baik dan transparan tentunya akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

Sehingga masyarakat pun tidak akan lagi menggunakan cara-cara curang dalam mengurus keperluan hidupnya hanya karena malas menunggu, dimintai punguatan liar, dan membuang waktu.

Baiknya tata kelola pelayanan publik pada akhirnya akan menciptakan budaya antikorupsi di masyarakat. “Jika melayani publik dengan korupsi maka akan merugikan semua. Mari budayakan antikorupsi dalam pemerintahan,” sebut dia.

Hal ini juga sejalan dengan semangat yang dibawa pada Hakordia tahun 2022. Mengusung tema ‘Indonesia Pulih, Bangkit Berantas Korupsi. KPK mengajak seluruh pihak tanpa terkecuali untuk menjadikannya sebuah gerakan yang merepresentasikan kebangkitan, kepulihan, dan proses pembangunan semangat antikorupsi pasca pandemi Covid-19.

KPK memilih Bali menjadi salah satu dari lima provinsi yang menyelenggarakan Road to Hakordia tahun 2022 dengan harapan Pulau Dewata mampu menjadi contoh dimana budaya antikorupsi bersemai dan tumbuh di tengah masyarakat. Pemerintahan yang bersih tanpa korupsi akan membahagiakan dan mensejahterakan masyarakat.