Diingatkan KPK Soal Harta Ayah Mario Dandy, Sri Mulyani Minta Bantuan Masyarakat

Suara Denpasar – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah memberikan peringatan kepada Menteri Keuangan, yaitu Sri Mulyani, peringatan yang dimaksud adalah tentang harta ayah Mario Dandy.

Ali Fikri, kepala bagian pemberitaan dari KPK menyampaikan pernyataan bahwa KPK sudah melaporkan hasil temuan tersebut kepada Kementerian Keuangan pada 2022 lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan Ali Fikri pada Jumat, 24 Februari 2023 di Jakarta, sebagaimana dilansir dari Metro.Suara.com.

“Sejak tahun 2012 hingga 2019, kemudian 2020, kami telah lakukan analisis LHA, PPATK tersebut, dan hasilnya telah dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan Inspektorat Kementerian Keuangan, Inspektorat Bidang Investasi,” ujar Ali Fikri.

“Apakah KPK hanya menerima LHKPN? Tentu tidak! Kami juga melakukan pemeriksaan, pada tahun 2021 ada 185 yang kami lakukan pemeriksaan terhadap wajib lapor LKHPN, kemudian di 2022 meningkatkan jumlahnya 195 LKHPN yang dilakukan pemeriksaan, termasuk salah satunya itu (Rafael Alun Trisambo, ayah Mario Dandy),” ujarnya melanjutkan.

Mario Dandy Satrio kini menjadi tersangka atas kasus penganiayaan keji di Jakarta, kasus yang menimpa putra dari Rafeal Alun Trisambodo itu kemudian membuat sanga ayah turut menjadi perhatian publik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dikabarkan telah melakukan tindakan tegas, yaitu mencopot jabatan Rafael Alun Trisambo, selaku Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan II.

Hal tersebut diharapkan dapat mempermudah proses pemeriksaan harta kekayaannya setelah kasus penganiayaan yang melibatkan anaknya itu viral.

Sri Mulyani juga meminta bantuan masyarakat untuk melaporkan semua itu untuk ikut menjaga kementerian keuangan.

Baca Juga: Hasil Liga Inggris: Liverpool vs Crystal Palace Skor Kacamata, 18 Peluang Gol Mubazir

Menteri Keuangan itu berharap masyarakat dapat membantu Kementerian Keuangan dengan laporan-laporan tersebut.

“Saya harap masyarakat membantu kami menjaga Kementerian Keuangan. Kalau masyarakat melihat dan mengetahui, sampaikan mengenai mereka yang ditengarai tidak hanya memiliki gaya hidup hedonis, tapi juga sumber hartanya dipertanyakan,” ujar Sri Mulyani. (Rizal/*)