Tolak Israel di Piala Dunia U-20 dan WBG, Gubernur Bali Wayan Koster Dapat Kata Mutiara dari Praktisi Pariwisata

Suara Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster kembali menolak atlet dari Israel dalam ajang Association of National Olympic Committees (ANOC) World Beach Games (WBG) yang akan berlangsung di Bali pada 5-12 Agustus 2023 mendatang.

Sebelumnya, dia juga menolak Timnas Israel U-20 dalam ajang Piala Dunia U-20 di Bali. 

Penolakan Gubernur Bali, Wayan Koster berpegang pada amanat UUD 1946 yang pada intinya adalah Indonesia anti terhadap penjajahan. Israel disebut sebagai negara yang menjajah Palestina selama ini.

Dengan alasan itu dia menolak Timnas Israel U-20 bermain di Bali. Dan yang terbaru menolak atlet dari Israel di ajang World Beach Games di Bali.

Terkait penolakan Wayan Koster itu, praktisis pariwisata Hery Angligan memberikan kata mutiara. Hery Angligan menyebut Gubernur Bali jangan munafik.

Kemunafikan itu menurut Hery tergambar dalam sikap tebang pilih Wayan Koster dalam membanned (melarang) suatu negara datang ke Bali. 

Sebab banyak negara yang sedang menginvasi (kekerasan senjata) negara lain tetapi diterima datang ke Indonesia dan datang ke Bali sebagai wisatawan.

"Munafik jadinya, satu kita bilang menolak Israel karena kemanusiaan, tapi kenapa kemudian kita gak melihat Rusia yang sedang menginvasi Ukraina, kenapa kita gak banned juga, wisatawan-wisatawan Rusia berkeliaran di Bali saat ini, apakah itu bukan suatu kemunafikan," kata Hery. 

Sebagai praktisi pariwisata, Hery mempertanyakan masa depan pariwisata Bali yang terkenal dengan toleransi yang sekarang sudah direcoki dengan urusan lain. Sikap Koster itu menurutnya bisa membuat Bali mendapat tekanan dari internasional, dan itu sangat berdampak pada pariwisata Bali. 

Baca Juga: Keikutsertaan Tim Israel di World Beach Games, Ganjar Pranowo dan Gubernur Koster Sudah Berkomunikasi

Karena itu, Hery Angligan menyarankan agar Gubernur Bali Wayan Koster tidak membicarakan hal-hal yang bukan menjadi kewenangannya. Karena urusan hubungan luar negeri merupakan urusan pemerintah pusat.  

"Saran saya beri masyarakat itu pemahaman politik yang baik, kalau memang bukan kewenangan kita sebaiknya seperti yang dikatakan pak Wakil Gubernur saja, tunggu arahan dari pusat," tutup Hery Angligan. (*/Dinda)