Wisata Aman, Tidak Ada Pembatasan Sosial saat KTT AIS 2023 di Bali

Suara Denpasar- Jelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island States (KTT AIS) Forum pada 10-11 Oktober 2023 di Nusa Dua, Bali, wisata Bali dipastikan tetap aman dan tidak terganggu.

Dilansir dari antaranews, hal tersebut ditegaskan oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono bahwa KTT AIS 2023 tidak akan mengganggu aktivitas wisata wisatawan yang ada di daerah ITDC, Nusa Dua, Bali.

Ia menambahkan bahwa operasi keamanan terpusat yang diselenggarakan mulai 8 hingga 13 Oktober 2023 untuk mengamankan KTT AIS 2023 yang akan terpusat di Nusa Dua, Bali tidak akan memberlakukan pembatasan sosial ataupun pembatasan aktivitas wisata di Bali.

Namun ia tetap memberi pengertian, rute utama dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju ke tempat penginapan dan juga tempat kegiatan di daerah BNDCC, Nusa Dua, akan sedikit mengganggu jalannya lalu lintas.

Hal tersebut karena, lalu lintas pada saat itu akan mendahulukan rombongan tamu KTT AIS 2023 yang akan lewat.

Yudo Margono juga mengatakan bahwa, dirinya yakin terhadap masyarakat Bali yang sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan berskala besar seperti ini, di mana para tamu negara-negara dunia sering melintas di jalanan Bali, kegiatan seperti itu pun bukan hal yang baru bagi masyarakat Bali.

Ia juga menyampaikan permintaan maafnya, jika jika masyarakat nantinya merasa terganggu dengan adanya kegiatan ini. Namun ia memberi pemahaman bahwa, hal ini merupakan tugas negara yang harus dilaksanakan.

Panglima TNI itu juga berharap, masyarakat Bali bersedia ikut menjaga ketertiban dan keamanan demi kelancaran jalannya kegiatan tersebut.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menambahkan, operasi pengamanan TNI-Polri dalam KTT AIS Forum di Bali akan berpengaruh pada diplomasi Indonesia dengan negara-negara luar.

Baca Juga: Posting Pemanggilan ke Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam Malah Dikritik Netizen

Oleh karena itu keamanan para delegasi menjadi pertaruhan nama baik Indonesia yang harus ditanggung bersama baik aparat maupun masyarakat.

Ia juga mengatakan bahwa, pihaknya telah menyiapkan jalur lain untuk tetap bisa digunakan masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya. (*/Dinda)