Berlangsung di Bali, Delegasi KTT AIS Harus Lihat Proyek Perusak Alam Pulau Dewata

Suara Denpasar - Banyak forum internasional yang berlangsung di Bali dengan bahasan lingkungan. Namun, seperti forum-forum pada umumnya yang hanya diisi dengan seminar dan bincang-bincang.

Tak ada yang riil bisa diharapkan. Begitu juga dengan pelaksanaan perhelatan KTT AIS 2023 di Bali. Ada baiknya, para delegasi mengunjungi langsung proyek-proyek yang merusak pesisir dan terjadi di Pulau Dewata ini.

Direktur WALHI Bali, Made Krisna Dinata menjelaskan, pengaturan ruang wilayah pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) maupun regulasi seperti RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil) selalu berubah-rubah dan tidak jelas.

“Bahkan regulasi tersebut selalu menjadi bancakan dan legitimasi terhadap proyek- proyek yang merusak alam, seperti proyek reklamasi dan proyek predatoris lainnya. Berbagai proyek tersebut menghancurkan daya dukung dan daya tampung Bali,” ungkap Made Krisna Dinata.

lain yang penting disebut dalam hal ini adalah Tol Bali Mandara yang telah memberikan dampak buruk terhadap ekosistem mangrove di Tahura Ngurah Rai, Teluk Benoa.

Dalam kurun waktu 9 tahun telah terjadi peningkatan sedimentasi seluas 485.62 ha, yang tentunya akan mempengaruhi ekosistem di perairan Teluk Benoa. Di samping itu, pembangunan Jalan Tol Bali Mandara juga menerabas ekosistem mangrove sedikitnya 2 Ha.

Namun sampai saat ini tidak ada upaya pemulihan atau sanksi yang tegas terkait berkurangnya luasan hutan mangrove akibat pembangunan jalan tol tersebut.

umum, kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai terus mengalami Penyusutan. Sekarang hanya tersisa seluas 1.158,44 hektar. Padahal sebelummnya, luasanya tercatat 1.203,55 hektar.

Beragam pembangunan tersebut, membuat masyarakat pesisir Bali semakin rentan karena dampak krisis iklim.

Baca Juga: WALHI Menang, Begini Bunyi Putusan PTUN Denpasar

Menurut Made Krisna Dinata, sebagai ekosistem pulau kecil, Bali sangat rentan terhadap Bencana Ekologis. Pantai Kuta dan sekitarnya mengalami abrasi yang cukup parah.

Data terbaru pada tahun 2023 menyebut, garis tepi pantainya sudah mengalami kemunduran 25-30 meter. Di Kabupaten Badung, Abrasi telah menghilangkan 703 meter serta sekitar sembilan bangunan rusak berat.

Tahun 2022 lalu, Abrasi juga telah merusak 70 rumah yang berada di pesisir Pantai Pebuahan. Pada Juli 2023 lalu, akibat cuaca ekstream yang menerjang Bali dalam bentuk Banjir, dan angin puting beliung yang melanda pantai Pebuahan, Desa Banyubiru Kabupaten Jembaran.

Sebanyak 216 Keluarga mengalami kerugian materiil karena rumah yang rusak serta perahu nelayan yang hancur.

Banyak warga atau masyarakat yang harus mengungsi ke rumah keluarga masing-masing karena merasa tidak aman.

“Dengan demikian, berbagai bentuk pembangunan infrastruktur yang dibangun di kawasan pesisir Bali akan memperparah penghancuran ekologis Pulau Bali sekaligus memperburuk dampak krisis iklim yang harus dihadapi oleh Masyarakat pesisir Bali kedepannya,” tukas pria yang akrab disapa Bokis itu. ***