Kasus Jessica Wongso Kembali jadi Gunjingan, Kuasa Hukum Bharada E Sebut Siap Turun Tangan untuk Membantu

Suara Denpasar – Usai film Netflix yang membahas terkait kopi sianida viral, kini kuasa hukum Bharada E angkat suara dan sebut siap bela Jessica Wongso.

Baru-baru ini, diketahui film di Netflix yang membahas terkait kopi sianida memang tengah menjadi perbincangan warganet.

Tak hanya itu, masyarakat kembali membahas terkait Jessica Wongso yang saat ini memang telah ditetapkan sebagai tersangka, atas kematian dari sahabatnya, Mirna.

Namun dalam hal ini, tidak sedikit dari masyarakat yang akhirnya merasa ragu dan menduga bahwa Jessica Wongso tidak salah dalam kasus ini.

Dikutip dari unggahan di akun YouTube Intens Investigasi, kuasa hukum Bharada E, Ronny Talapessy juga angkat suara dalam hal ini.

Ia menerangkan bahwa jika Jessica Wongso memang tidak bersalah, maka dirinya harus berusaha untuk mengangkatnya ke ranah hukum.

Bahkan ia juga mengungkapkan bahwa dirinya pun siap membantu Jessica Wongso untuk mendapatkan keadilan jika diminta.

“Kalau Jessica menyampaikan bahwa dia tidak mengakui bahwa dirinya bersalah, atau dia tidak merasa kalau dirinya melakukan kesalahan, tentunya dia harus melakukan upaya hukum ,” ungkap Ronny Talapessy.

Namun dalam hal ini, ia juga menegaskan bahwa hal ini harus diperkuat dengan alat bukti yang sebelumnya telah dipersiapkan.

Baca Juga: Kevin Diks dan Mees Hilgers Diminta Perkuat Timnas Indonesia, Exco PSSI: Anda Yakin Itu Maunya Shin Tae-yong?

Di sisi lain, kuasa hukum Bharada E ini juga menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan jika dirinya diminta bantuan untuk membantu kasus ini.

“Saya kalaupun dimintakan bantuan, saya akan siap,” tambahnya.

Meskipun begitu, ia juga menjelaskan bahwa dalam prinsipnya penegakan hukum harus sesuai dengan kaidahnya.

Di sisi lain, Ronny menerangkan bahwa adanya sebuah poin krusial yang sangat penting, yakni tidak adanya otopsi dalam kasus kematian Mirna ini.

Sehingga menurutnya, jika sebuah perkara tidak adanya otopsi, maka perkara tersebut masuk dalam kategori yang cacat secara hukum.

“Menurut saya ketika dalam suatu pidana, kemudian tidak otopsi menurut saya itu merupakan perkara yang cacat secara hukum,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa tidak adanya otopsi hanya akan membuat perkara tersebut tidak dapat dibuktikan.

Sehingga jika dilakukan otopsi, tentunya akan mengetahui sebab dan akibat dari permasalahan tersebut.(*/Rizal)