Suara Denpasar - Dalam debat cawapres pada Jumat (22/12/2023), cawapres nomor urut 1 mengungkapkan bahwa dirinya dan Anies Baswedan punya tekad membangun 40 kota selevel Jakarta jika terpilih di Pilpres 2024 mendatang.
"Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta," kata Cak Imin dikutip dari kanal YouTube KPU RI.
Tujuan pembangunan 40 kota baru itu bertujuan sebagai langkah pemerataan pembangunan sehingga tidak terjadi penumpukan penduduk di satu wilayah saja.
Selain itu puluhan kota baru tersebut dapat memberi kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang sehat.
Juga termasuk memberikan kehidupan yang nyaman bagi seluruh penduduknya.
"Di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan," ungkap Cak Imin.
Rencana Cak Imin bersama Anies Baswedan itu membuat cawapres nomor urut 3, Mahfud MD kaget. Mahfud kemudian mempertanyakan apakah pembangunan 40 kota selevel Jakarta itu bisa rampung dalam satu periode jabatan presiden.
"Saya agak kaget juga mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Ya, apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun bapak menjadi Presiden dan Wakil Presiden? berapa kota dalam 5 tahun?" kata Mahfud.
Mahfud lalu membandingkannya dengan pembangunan satu kota metropolitan yakni Ibu Kota Nusantara (IKN). Seperti diketahui dalam pelaksanaannya pembangunan IKN membutuhkan waktu yang cukup lama.
"Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan, itupun yang investasi baru dalam bentuk janji. Belum ada yang melaksanakan, nah gitukan," kata Mahfud.
Selain persoalan waktu pelaksanaan, Mahfud juga mempertanyakan soal anggaran untuk pendanaan dalam pembangunan 40 kota selevel Jakarta tersebut.
"Lalu saudara 40, luar biasa menurut saya 40 kota selevel Jakarta yang sudah metropolitan seperti itu,” lanjut Mahfud.
“Lalu juga pembiayaannya menurut Pak Muhaimin kalo nanti kita untuk 40 kota itu pembiayaannya itu APBN atau APBD? Ataukah lembaga khusus seperti tadi ditanyakan oleh panelis melalui moderator? Ini perlu dijawab dulu agar semuanya tidak spekulatif," pungkas Mahfud.
Dalam debat cawapres topik yang dibicarakan seputar ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan. (*/Ana AP)
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga