Soal Pertalite, DPR Minta Pertamina Berikan Penjelasan Terkait Stok dan Fakta Dilapangan

Depok.suara.com, Terkait ramainya kabar tentang susahnya mendapatkan bahan bakar minyak jenis pertalite dilapangan membuat Anggota Komisi VII DPR RI Nurhasan Zaidi angkat bicara.

Nurhasan mengatakan, pihaknya meminta Pertamina secara transparan menjelaskan ketidaksesuaian antara stok dan fakta mengenai ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di lapangan. 

Pasalnya, kata Nurhasan, menurut informasi yang diperolehnya, banyak masyarakat yang sulit mendapatkan Pertalite di berbagai stasiun pengisian bahan bakar, setidaknya selama satu pekan terakhir.

Padahal, Lanjut Nurhasan,  pernyataan dari Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting,  bahwa stok Pertalite tersedia hingga 18 hari ke depan dan akan terus diproduksi.

"Dari sisi volume penyediaan Pertalite, dari kuota sebanyak 23,05 juta liter Pertalite di tahun 2022, sampai bulan Juli ini sudah terpakai 16,8 juta kiloliter. Ini artinya masih ada sisa 6,25 juta liter lagi yang tersedia," kata Nurhasan, seperti dikutip laman resmi DPR RI.

Kemudian, kata Nurhasan, terkait ketersediannya jika dilihat dari tren konsumsi masyarakat, kuota Pertalite yang ada tidak akan mencukupi hingga akhir tahun.

 “Untuk itu, saya mendesak Pemerintah dan Pertamina harus sigap dalam mengambil tindakan dan segera mengambil langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pertalite ini," katanya.

Selain itu,Lanjut Nurhasan, pihaknya menyarankan agar dibuka opsi untuk menambah kuota Pertalite karena ketersediaan Pertalite yang cukup akan membantu masyarakat untuk bangkit lagi secara ekonomi. 

"Daya beli masyarakat belum pulih sebagai dampak dari pandemi, sehingga jangan lagi dipersulit dengan kesulitan memperoleh Pertalite," katanya.

Baca Juga: Contoh Susunan Acara Upacara 17 Agustus 2022 Berdasar SE Kemendikbud

"Pertalite ini termasuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Sehingga, menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah untuk memastikan ketersediaannya. Pemerintah dan Pertamina wajib membuat rencana cadangan (contingency plan) menghadapi berbagai skenario ke depan," sambungnya.