Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah Tak Sekadar Pembayaran, tapi Dongkrak PAD

Suara.com - Digitalisasi transaksi pemerintah daerah dinilai tidak cukup hanya menghadirkan berbagai kanal pembayaran nontunai. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah memanfaatkan digitalisasi sebagai bagian dari ekosistem pengelolaan pendapatan yang terintegrasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut disampaikan Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo dalam Rapat Koordinasi dan Diskusi Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Teguh mengatakan, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola keuangan daerah. Karena itu, penerapannya tidak boleh berhenti pada penyediaan QRIS, virtual account, mobile banking, maupun kanal pembayaran digital lainnya.

“Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah bukan sekadar menyediakan QRIS, virtual account, atau mobile banking. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem transaksi yang terintegrasi dan menjadikan data transaksi sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Teguh.

Dari Digital Payment ke Digital Revenue Management

Menurut Teguh, digitalisasi yang ideal harus terintegrasi sejak proses pendataan, penetapan, penagihan, rekonsiliasi, hingga pelaporan pajak dan retribusi daerah.

Dengan sistem yang terintegrasi, transaksi pembayaran tidak hanya menjadi catatan penerimaan. Data tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan, membaca potensi penerimaan, serta mendukung pengambilan kebijakan pendapatan daerah berbasis data.

Karena itu, pemerintah daerah perlu mengubah paradigma dari sekadar digital payment menuju digital revenue management.

Artinya, pemerintah daerah tidak hanya memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar kewajiban pajak secara digital, tetapi juga menggunakan data transaksi untuk mengidentifikasi potensi penerimaan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Baca Juga: Modus Angkat Timses Jadi Honorer Disorot, DPR Dukung Kemendagri Stop Rekrutmen Staf Pemda

“Kita perlu mengubah cara pandang dari digital payment menuju digital revenue management. Data transaksi tidak boleh berhenti sebagai catatan pembayaran, tetapi harus dimanfaatkan untuk mengawasi, memetakan potensi, dan mengambil kebijakan pendapatan daerah berbasis data,” kata Teguh.

Ia menegaskan, keberhasilan digitalisasi juga tidak semata-mata diukur dari banyaknya transaksi yang dilakukan melalui kanal digital.

Lebih jauh, digitalisasi harus memberikan dampak nyata terhadap kinerja pendapatan daerah.

“Ukuran keberhasilan digitalisasi bukan hanya berapa banyak transaksi yang dilakukan melalui kanal digital, tetapi apakah digitalisasi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, mengurangi kebocoran, dan pada akhirnya meningkatkan PAD,” ujarnya.

TP2DD Diminta Tak Sekadar Formalitas

Dalam implementasinya, Teguh menilai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) memiliki posisi strategis untuk memastikan transformasi digital berjalan secara terarah.