Depok.suara.com - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri mendukung keputusan pemerintah untuk mengurangi jumlah subsidi yang diikuti dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Bagi Ketua Umum PDIP ini segala keputusan sudah dipertimbangkan secara matang.
Diketahui pemerintah menaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu (3/9/2022) lalu.
Selain itu pemerintah juga menaikkan harga BBM subsidi untuk solar dari Rp5.150 rupiah per liter menjadi Rp6.800 per liter. Kemudian, untuk BBM nonsubsidi, pemerintah menyesuaikan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Bagi Megawati keputusan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan harga BBM tidak hanya asal-asalan.
"Situasi ini kan tentunya tidaklah begitu gampang, tidak asal-asalan saja dinaikkan BBM," kata Megawati dalam siaran persnya. Kamis 15 September 2022.
Karena itu Megawati menilai keputusan dari jajaran pemerintahan Jokowi tidak mudah. Megawati pun berkilah dukungan ini bukan karena Presiden Jokowi berasal dari partainya.
"Ini bukannya karena kebetulan presiden, Pak Jokowi itu adalah presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, ya. Saya tahu juga nanti bisa sampai dibawa-bawa urusan PDI Perjuangannya," katanya.
Ia mengaku, sebagai sosok berpengalaman di pemerintahan yang pernah mengampu jabatan presiden dan wakil presiden, dirinya mencoba mempelajari situasi. Ia kemudian menilai kenaikan harga BBM tersebut sebenarnya sudah sangat jelas.
"Bahwa sebenarnya masalah BBM itu kalau kita pelajari dengan baik, memang ya itu malah memberikan sebuah kesempatan. Bagaimanapun juga kita kan tak bisa (mempertahankan harga lama). Kalau nanti tidak dinaikkan, lalu situasi kondisinya malah menjadi lebih sulit, lalu bagaimana?"
Baca Juga: PT INKA, Barata Indonesia dan PT VKTR Teknologi Mobilitas Bangun Pabrik Komponen Kendaraan Listrik
Megawati mengungkapkan keprihatinannya masih adanya pihak yang tidak mau berusaha memahami kondisi yang ada tersebut. Padahal, kondisi saat ini memang berat karena Indonesia dan dunia belum sepenuhnya keluar dari pandemi COVID-19.
"Sehingga pendanaan untuk COVID-19 tidak bisa begitu saja dialihkan demi menambah subsidi BBM," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan