Anggota DPRD Depok Minta Gubernur Turun Tangan Soal Polemik SDN Pondokcina 1

Depok.suara.com, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diminta turun tangan soal polemik SD Pondokcina 1 di jalan Margonda, Kecamatan Beji.

Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKB-PSI, Oparis Simanjuntak, menilai rencana penggusuran SDN Pondokcina 1 oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terlalu dipaksakan. 

Oparis yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok ini meminta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk datang mendengarkan aspirasi para orangtua murid, dan melakukan intervensi.

“Saya meminta Gubernur Ridwan Kamil untuk datang ke sini dan melakukan intervensi pada kebijakan Pemerintah Kota Depok yang merugikan pendidikan anak-anak di SDN Pondokcina 1,” katanya pada Senin pagi (28/11) usai mengunjungi sekolah dan berbincang dengan orangtua murid.

Oparis menilai intervensi gubernur sangat diperlukan karena siswa-siswa SDN Pondok Cina 1 sudah lebih dari tiga minggu belajar tanpa guru. 

“Ini sudah masuk minggu keempat siswa-siswa diajar oleh orangtua dan relawan. Ini darurat pendidikan!” tegasnya.

Dia menambahkan sejak 7 November 2022, Dinas Pendidikan Kota Depok memindahkan guru-guru SDN Pondok Cina 1 ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5. 

Hal ini dilakukan menyusul rencana Pemkot Depok untuk menggusur SDN Pondok Cina 1 dan membangun masjid raya di lahan sekolah tersebut.

Menurut Oparis, SDN Pondok Cina 1 merupakan salah satu sekolah favorit dan berprestasi di Kota Depok.

Baca Juga: 321 Orang Meninggal Dunia Akibat Gempa di Kabupaten Cianjur, BMKG: Gempa Susulan Tercatat 285 kali

 “Ini sekolah dengan banyak prestasi dan berakreditasi A. Dari mana logikanya sekolah dengan kualitas seperti ini dibubarkan dan dipecah ke dua sekolah yang akreditasinya lebih rendah?” katanya.

DPRD Kota Depok sebelumnya juga sudah mengeluarkan rekomendasi agar SDN Pondok Cina 1 tetap dipertahankan dan siswa-siswanya tidak dibagi ke dua sekolah yang berbeda. 

“Sayangnya sampai sekarang, walikota bahkan belum membalas surat rekomendasi kami,”katanya.

Walikota Depok juga mengabaikan rekomendasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar guru-guru tetap mengajar di SDN Pondok Cina 1. 

“Karena itu saya mohon Kang Ridwan Kamil bisa datang ke sini dan mendengarkan jeritan hati para murid dan orangtuanya,” katanya.