Pilpres 2024, Ketua GPMN Daddy Palgunadi: Jangan Sampai Terjebak Rezim Popularitas

Depok.suara.com, Jelang pemilihan presiden yang akan digelar pada 2024 mendatang pastinya bakal muncul calon yang berlatar belakang berbeda, dari mulai yang memiliki popularitas tinggi hingga calon pemimpin yang komitmen terhadap kepentingan bangsa. 

Karenanya,  Ketua Umum Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GPMN), Daddy Palgunadi dalam Diskusi publik bertema "Suara Rakyat Dalam Oligarki Politik" yang digelar Forum Muda Kebangsaan di Jalan Taman Mpu Sendok No.12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengatakan bahwa jangan sampai terjebak dalam dominasi rezim popularitas. 

"Jangan sampai kita terjebak dalam dominasi rezim popularitas yang lebih cenderung emosional sesaat dan menyesal di belakang," kata Daddy Selasa (18/4).

Lebih lanjut Daddy mengatakan, pihaknya berharap kepada publik agar dapat menelaah lebih jauh soal sosok figur calon presiden yang akan dipilih. 

"Menelaah sebelum memilih sangatlah diperlukan, terlebih apakah calon tersebut berkomitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan yang selama ini telah mengakar kuat di masyarakat kita? Apakah dia kita yakini secara kuat akan melanjutkan pembangunan nasional yang sudah kita raih selama ini dan akan lebih maju selama periode kepemimpinannya," terang Daddy. 

Untuk itu, lanjut Daddy, memilih pemimpin itu tidak boleh dipengaruhi oleh faktor emosional semata, seperti layaknya memilih seorang figur idola masyarakat. 

"Memilih seorang pemimpin nasional yang akan menentukan masa depan bangsa ini ke depan harus juga melibatkan faktor rasional yang melibatkan varian-varian penting dan melekat pada sosok calon pemimpin tersebut," tuturnya. 

"Karena Kita berbicara soal masa depan bangsa, bukan sekedar memilih layaknya memilih seorang idola publik. Dalam konteks ini, saya yakin partai politik memiliki hitungan-hitungan yang lebih matang, dan tentunya tetap mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat," sambungnya. 

Baca Juga: KPK Sita Aset Ricky Ham Pagawak Senilai Rp 10 Miliar Terkait Kasus TPPU, Apa Saja?