Panitera Kasus Saipul Jamil Diduga Punya Hotel dan Water Park

Suara.com - Rohadi, panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus pelecahan seksual penyanyi dangdut Saipul Jamil, berencana membangun wisata air atau waterpark. Sayang, dia keburu tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukumnya, Hendra Heriansyah di gedung KPK di jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (23/9/2016).

"Water park itu baru wacana. Masih tanah kosong belum terbangun," kata Hendra.

Menurutnya, surat tanah lokasi pembangun water park sudah ada di tangan Rohadi, namun pembayarannya belum dilunasi. Status tanah pun, kata dia, masih milik masyarakat. Nantinya, Rohadi berencana mengajak investor untuk membangun fasilitas tersebut.

Hendra juga meluruskan mengenai isu kliennya memiliki hotel.

"Pak rohadi juga merasa kaget. Hotel apa? Di mana? Saya kejar, tolong dipastikan Pak Rohadi. Rohadi memberikan keyakinan kepada kami bahwa dia tidak punya aset hotel," kata Hendra.

Diketahui, harta berlimpah Rohadi diungkapkan KPK dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Rabu 21 September lalu. KPK menjawab cibiran sejumlah pihak terkait operasi tangkap tangan terhadap suap dengan nominal kecil, salah satunya adalah Rohadi.

"Waktu itu Pak Agus Rahardjo (ketua KPK) di acara Muhammadiyah diketawain Pak Rizal Ramli (eks Menko Kemaritiman). Pak Agus kok OTT Rohadi cuma Rp250 juta," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif.

Rohadi ditangkap KPK karena menerima suap dari Samsul Hidayatullah, kakak pedangdut Saipul Jamil. Rizal, kata Syarif, menyebut perkara itu sekelas kasus di kepolisian sektor.

Syarif pun menjelaskan, kasus suap bukan soal nominal. Ini perlu diungkap lantaran Rohadi memiliki kekayaan dan aset yang sangat tidak wajar jika dilihat dari karier dan pekerjaannya.

"Ada (punya) hotelnya, taman rekreasi, rumah sakit. Mobilnya 16. Ini kan panitera, bukan hakim agung, bukan hakim PN," kata Syarif.

Syarif ingin mengatakan, dari nominal suap yang tergolong kecil itu menjadi pintu masuk KPK membumihanguskan praktik atau skandal megakorupsi lainnya. KPK ingin menjerat orang-orang di belakang Rohadi.

"Ada daun, ada ranting, ada pohon. Mudah-mudahan, pohonnya juga bisa ketebang. Karena susah kalau langsung ke pohonnya. Jadi harus lewat ranting-ranting," kata Syarif.