Pamer Naik MRT, Widi Mulia Sindir Gubernur Kaltim Soal Mobil Dinas Rp8,5 M

Suara.com - Widi Mulia terang-terangan menyindir Gubernur Kalimantan Timur terkait pengadaan mobil dinas baru senilai Rp8,5 miliar.

Sindiran tersebut ditujukan kepada Rudy Mas'ud yang tengah viral karena kontroversi pembelian kendaraan dinas mewah berjenis SUV hybrid.

Melalui unggahan media sosial, Widi Mulia membagikan potret dirinya saat menaiki MRT bersama sejumlah rekan sesama seniman.

"Orang keren mah nggak perlu bayar 8,5 M untuk transportasi," tulis Widi Mulia seperti dikutip pada Kamis, 26 Februari 2026.

"Senang sekali bisa seperjalanan pulang sama kalian tadi," lanjutnya menyertakan akun Karina Soerja, Ali Fikry, Raja Ghifar dan sang suami, Dwi Sasono.

Kontroversi bermula ketika publik mengetahui adanya rencana pembelian mobil dinas baru seharga Rp8,5 miliar untuk menunjang operasional gubernur.

Harga kendaraan SUV hybrid tersebut dianggap terlalu mahal oleh sebagian masyarakat yang menilai pemerintah seharusnya lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi.

Nama Rudy Mas’ud pun semakin ramai dibicarakan setelah ia memberikan penjelasan mengenai urgensi kendaraan tersebut bagi Kalimantan Timur.

Dia menyatakan bahwa sebagai tuan rumah Ibu Kota Nusantara atau IKN, daerahnya kerap menerima tamu internasional penting.

Baca Juga: Widy Vierratale Punya Gaun Noni Belanda Kayak Istri Gubernur Kaltim, Bongkar Belinya di Mana

Menurutnya, kendaraan representatif diperlukan untuk menjaga kehormatan atau “marwah” provinsi di mata dunia internasional.

Penjelasan itu justru memantik diskusi lebih luas setelah terungkap bahwa mobil tersebut ditempatkan di Jakarta, bukan di Samarinda.

Rudy Mas’ud beralasan penempatan kendaraan di Jakarta bertujuan menunjang mobilitasnya saat berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembangunan IKN.

Pernyataannya yang meminta publik untuk tidak banyak "gibah" karena bertepatan dengan bulan Ramadan 2026 juga memicu respons beragam.

Sebagian warganet mendukung ajakan tersebut sebagai pengingat untuk menjaga lisan selama Ramadan.

Namun, tidak sedikit pula yang menilai pernyataan itu terkesan menghindari kritik publik terhadap kebijakan anggaran.