- Menteri Sosial Saifullah Yusuf menanggapi temuan ajudan Gubernur Kalimantan Timur dalam Desil 1 DTSEN di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
- Ketidaksesuaian data disebabkan oleh integrasi lintas sumber, pencatatan aset berbasis Kartu Keluarga, dan minimnya pembaruan data mandiri oleh warga.
- Kesalahan klasifikasi desil berdampak pada risiko penonaktifan BPJS PBI, pembatalan beasiswa, dan penyesuaian program bantuan sosial lainnya.
Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf merespons temuan mengenai tercatatnya Asky Rizal Toding, ajudan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, dalam kelompok Desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Temuan tersebut dinilai sebagai masukan untuk melakukan pemutakhiran dan koreksi data penerima manfaat.
Menteri Sosial menyampaikan bahwa penemuan kekeliruan data lapangan merupakan bagian dari proses verifikasi berkelanjutan yang sedang dijalankan oleh pemerintah.
"Kalau ada yang keliru-keliru seperti ini atau error, ini adalah bagian dari pemutakhiran kita. Ya, kita berterima kasih diberi informasi kalau ajudan Gubernur Kaltim desil 1," ujar Mensos di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Data Desil
Dalam sistem DTSEN, Desil 1 merujuk pada kelompok 10 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Namun, pencatatan dalam Desil 1 tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai penerima bantuan sosial, karena penyaluran tetap mengacu pada kriteria spesifik tiap program.
Sejumlah faktor teknis yang memengaruhi ketidaksesuaian indikator desil di masyarakat antara lain:
- Integrasi Lintas Sumber Data: DTSEN mengonsolidasikan data dari berbagai lembaga, termasuk BPS, BKKBN, DTKS, Regsosek, dan P3KE.
- Pencatatan Aset Berbasis Kartu Keluarga: Sistem merekam aset yang terdaftar atas nama anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK), seperti kendaraan atau properti, tanpa membedakan kondisi ekonomi riil masing-masing individu.
- Prosedur Pembaruan Data Mandiri: Belum semua warga melakukan pembaruan profil sosial-ekonomi secara berkala melalui kelurahan atau kanal resmi BPS, sehingga data historis belum menyesuaikan kondisi terkini.
Dampak Klasifikasi Desil Terhadap Program Sosial
Akurasi data desil memiliki implikasi langsung terhadap jangkauan program perlindungan sosial. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026, kelompok prioritas penerima bantuan sosial dialokasikan bagi warga yang terdaftar pada Desil 1 hingga Desil 4.
Penetapan desil yang tidak sesuai berpotensi mengakibatkan warga kurang mampu tergolong ke desil tinggi, yang berisiko menyebabkan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI, pembatalan beasiswa pendidikan seperti KIP-Kuliah, hingga penyesuaian kepersertaan program bantuan sosial lainnya.